Pengadaan Kendaraan Pejabat harus Jadi Target Efisiensi

PRESIDEN Prabowo Subianto menyebut akan melakukan efisiensi melalui 3 tahap hingga 750 triliun, termasuk dari dividen BUMN. 

Merespons itu,  Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah, mengemukakan Prabowo perlu memaksimalkan pemangkasan anggaran dari dana desa hingga pengadaan kendaraan untuk pejabat. 

Pemangkasan anggaran dari dua sektor tersebut bisa dilakukan tanpa menghambat layanan publik. 

Baca juga : KPK Dorong Kinerja APIP Guna Optimalkan Efisiensi Anggaran

“Kalau dana desa itu dievaluasi, jadi untuk desa-desa yang belum maju tetap diberikan tapi desa yang sudah maju dievaluasi,” ujar Trubus kepada Media Indonesia, Minggu (16/2). 

“Ukurannya ya desa-desa masih banyak yang ikut mengekspor tenaga kerja, itu harus dievaluasi. Kan banyak tuh, karena urbanisasi masih tinggi. Itu karena pemerintah gagal menciptakan lapangan kerja,” tambahnya. 

Trubus pun mendesak pemerintah agar menciptakan lapangan kerjanya di tengah adanya eifisiensi anggaran. 

Baca juga : Ahmad Dhani Tangkap Pesan Prabowo soal Efisiensi Anggaran: Puasa Hamburkan Uang

Kemudian, kata Trubus, pengadaan kendaraan pejabat-pejabat pemerintah juga perlu dihapus. Trubus mengatakan sebaiknya pejabat naik kendaraan umum. Sehingga yang menggunakan mobil dinas beserta patwal itu presiden, wapres dan menteri. 

“DPR hingga kepala lembaga gak usah, patokannya itu. Jadi gak ada eselon 1 naik mobil dihapus semua. Gak ada istilah mobil buat mereka, itu pemborosan anggaran,” tegas Trubus. 

Ia juga menyarankan agar pemerintah mengembalikan perguruan tinggi negeri (PTN) yang awalnya swasta kembali menjadi sekolah. 

Baca juga : Anggota Komisi VII DPR : Efisiensi Anggaran Harus Menyasar Sektor Produktif

Menurutnya, terlalu banyaknya PTN yang dari swasta menyebabkan APBN jebol.

Trubus menilai pemangkasan anggaran terhadap kementerian dan lembaga ini juga jadi salah satu ajang Praboek untuk melakukan pembenahan ke depan. 

“Termasuk misalnya pemerintah itu tak perlu mengangkat PNS banyak-banyak. Karena kita sudah pemerintahan berbasis digital,” tuturnya.

Jika ingin dikatakan berhasil oleh rakyat, Trubus menyarankan agar Prabowo fokus menciptakan lapangan pekerjaan, khususnya di industri manufaktur dan UMKM. 

“Harus digenjot dan anggarannya digelontorkan ke sana (lapangan pekerjaan),” tandasnya. (Ykb/I-2)