Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai mengunjungi kantor Kementerian Sosial RI untuk memberikan rekomendasi 27 kelompok minoritas yang harus menjadi perhatian negara melalui kementarian Sosial. Natalius Pigai yakin jika 27 kelompok ini disentuh oleh negera maka 80 persen permasalahan HAM di Indonesia dapat terselesaikan.
“Kalau 27 kelompok itu disentuh melalui berbagai regulasi, kebijakan dan program-program yang menyentuh mereka secara langsung maka saya meyakini 80 persen masalah sosial bangsa ini selesai,” kata Natalius Pigai setelah bertemu dengan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di kantor kementerian Sosial RI, Jakarta, Selasa (21/1).
Menyambut 27 rekomendasi tersebut Saifullah Yusuf menjelaskan pihaknya akan memberikan dukungan penegakan HAM dalam bentuk perlindungan sosial. Ia memberikan contoh memperhatikan perlindungan sosial kepada korban pelanggaran berat masa lalu dan penyandang disabilitas.
“Di mana hak-haknya harus dipenuhi, perlindungannya juga harus diperkuat,” tegas Yusuf.
Berikut adalah 27 kelompok tersebut :
1. Kelompok Perempuan
2. Kelompok Anak
3. Kelompok Remaja
4. Kelompok Masyarakat/Penduduk Lokal
5. Kelompok Lokal
6. Kelompok Cacat Fisik/Disabilitas
7. Kelompok Cacat Mental
8. Kelompok Narapidana
9. Kelompok Pengungsi
10. Kelompok Pekerja Imigran
11. Kelompok Pekerja Swasta
12. Kelompok Non-Formal
13. Kelompok Masyarakat Miskin Kota
14. Kelompok Masyarakat Adat
15. Kelompok Petani
16. Kelompok Nelayan
17. Kelompok Terkena HIV
18. Kelompok Minoritas
19. Kelompok Aparatur Sipil Negara
20. Kelompok Pelanggaran HAM
21. Kelompok Saksi dan Korban Pelanggaran HAM
22. Kelompok Penumpang Transportasi Umum
23. Kelompok Masyarakat pada Wilayah Konflik
24. Kelompok Pekerja di Bawah Umur
25. Kelompok Juru Parkir
26. Kelompok Pekerja Rumah Tangga
27. Kelompok Narapidana yang Sudah Menjalani Hukuman Pidana
(Joy/I-2)
Menteri HAM Natalius Pigai tegaskan kebijakan era Presiden Prabowo tidak memperburuk HAM, justru perkuat posisi Indonesia di Dewan HAM PBB.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menegaskan bahwa laporan terhadap akademisi Feri Amsari tidak perlu dibawa ke ranah hukum.
Meskipun di luar negeri, JK memberi perhatian terhadap polemik yang timbul sebagai buntut dari pemotongan video ceramahnya di UGM 5/3 lalu.
Indonesia resmi ditetapkan sebagai nominee tunggal dari kawasan Asia-Pasifik untuk menduduki posisi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB 2026.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, mengakui penyusunan KUHP dan KUHAP baru, minim melibatkan kementeriannya
Inovasi riset yang dikembangkan Undip di antaranya mesin desalinasi air laut menjadi air siap minum yang saat ini diuji coba bersama BNPB daerah terdampak bencana.
Pernyataan itu disampaikan usai dialog Kolaborasi Program Prioritas Presiden bersama pemerintah daerah dan pilar sosial di Ruang Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (20/4).
Gus Ipul menegaskan bahwa kebijakan pemutakhiran data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) bertujuan memastikan subsidi negara tepat sasaran.
Pernyataan Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, terkait penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan berpotensi menyesatkan publik dan memicu penyebaran hoaks
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
KEPALA Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI JK dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan keprihatinan mendalam atas tragedi bunuh diri yang dilakukan oleh YBS, 10.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved