Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYERAHAN laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Kabinet Merah Putih, berakhir hari ini, 21 Januari 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengumumkan laporan, yang diserahkan para pembantu Presiden Prabowo Subianto, itu.
“Di mana kabinet baru pada 21 Oktober 2024, maka batas waktu penyampaian LHKPN-nya yaitu tanggal 21 Januari 2025,” kata anggota Tim Jubir KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Selasa (21/1).
KPK akan menghitung total pejabat, yang belum menyerahkan kewajibannya. Penyerahan ini cuma berlaku untuk bawahan Prabowo yang baru menjabat.
“Bagi Kabinet Merah Putih yang sebelumnya telah menjadi penyelenggara negara, pada jabatan sebelumnya, atau telah menjadi Wajib LHKPN dan telah melaporkan LHKPN-nya pada tahun 2024, maka, atas pelantikannya dalam jabatan baru pada Kabinet Merah Putih ini tidak perlu lagi melaporkan LHKPN-nya,” ujar Budi.
Menurut dia, pejabat lama tetap diwajibkan menyerahkan LHKPN. Tapi, batas waktunya bukan hari ini, melainkan, akhir Maret 2025.
“Sehingga pelaporan LHKPN berikutnya adalah untuk periodik tahun 2024 yang dilaporkan dengan batas waktu penyampaian 31 Maret 2025,” ucap Budi.
Sebanyak 101 pembantu Presiden Prabowo Subianto sudah melaporkan LHPKN. Dari total itu, 46 diantaranya merupakan menteri dan pejabat setingkat.
Lalu, ada 46 wakil menteri dan pejabat setingkat yang sudah menyerahkan LHKPN. Terakhir, sembilan utusan, penasihat, dan staf khusus presiden sudah menyerahkan berkas kekayaannya. (Can/I-2)
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
KPK mesih menyatakan kepatuhan penyerahan LHKPN masih tinggi.
KPK Pastikan Prabowo dan Gibran Sudah Laporkan LHKPN 2025, Ini Rinciannya
Presiden Prabowo Subianto serta 26 anggota Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 14 menteri dan 12 wakil menteri, belum atau terlambat melaporkan harta kekayaannya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).
Sebanyak 96 ribu pejabat belum lapor LHKPN. MAKI mendesak KPK bertindak tegas dan membuka identitas pejabat yang tidak patuh demi transparansi publik.
Dua menteri dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menemui Jokowi.
Intinya, kata Pras, makna merapatkan barisan itu tidak selalu sedang ada sesuatu, tapi itu untuk menjaga semangat para menterinya.
Ada yang politikus, akademisi, ilmuwan, hingga aktivis.
Merespons itu, Widi mengaku telah melakukan pelaporan LHKPN sesuai prosedur.
Widiyanti tidak mencatatkan kepemilikan utang. Jika ditotal, aset dia senilai Rp5,43 triliun.
LHKPN juga berguna dalam penindakan korupsi karena dapat dijadikan informasi bagi aparat penegak hukum untuk mendeteksi rasuah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved