Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut semua anak buah Presiden Prabowo Subianto, yang baru menjabat telah menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Laporan ditutup pada Selasa (21/1).
“Kita pikir internal kabinet mungkin di-enforce untuk kepatuhan,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (22/1).
Pahala mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Sekretariat Kabinet untuk mengingatkan para pembantu Presiden menyerahkan LHKPN, tepat waktu. Mereka semua mengikuti aturan main laporan tiga bulan setelah pelantikan. “Sehingga, kepatuhannya seratus persen,” ujar Pahala.
Menurut Pahala, rata-rata kekayaan pejabat negara yang baru menjabat di Kabinet Merah Putih sebesar Rp187 miliar. Orang paling kaya mencatatkan aset senilai Rp5,4 triliun.
Berdasarkan penelusuran data, orang paling kaya berdasarkan LHKPN adalah Menteri Pariwisata Widiyanti Putri. Dia mencatatkan kepemilikan tujuh tanah dan bangunan di Jakarta Selatan senilai Rp152,02 miliar.
Lalu, dia juga mencatatkan kepemilikan tujuh mobil senilai Rp19,46 miliar. Rinciannya yakni, Mercedes Benz S63, Toyota Vellfire, Bentley Continental GT, Land Rover Autobiography, Bentley Flying Spur, Lexus LM350H, dan Lexus LS500H. Dia juga mencatatkan kepemilikan harta bergerak lainnya senilai Rp43,81 miliar. Lalu, ada juga surat berharga senilai Rp5,07 triliun.
Terus, ada juga kepemilikan kas dan setara kas senilai Rp67,16 miliar. Lalu, ada juga harta lainnya senilai Rp77,71 miliar. Widiyanti tidak mencatatkan kepemilikan utang. Jika ditotal, aset dia senilai Rp5,43 triliun. (Can/I-2)
KPK melantik Asep Guntur Rahayu sebagai Deputi Penindakan dan Eksekusi definitif, bersama Aminudin dan Ely Kusumastuti sebagai Deputi Pencegahan & Monitoring serta Koordinasi & Supervisi.
Instrumen seperti itu sebenarnya telah ada, yaitu dalam bentuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang berfungsi untuk mengawasi harta kekayaan penyelenggara negara.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
Pahala mengatakan, pihaknya saat ini memetakan sejumlah sektor untuk membuat sistem pencegahan korupsi terkait ketahanan pangan.
Pahala mengatakan, PNBP itu merupakan hasil dari digitalisasi inaportnet dalam tata kelola pelabuhan periode 2023-2024.
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
KPK mesih menyatakan kepatuhan penyerahan LHKPN masih tinggi.
KPK Pastikan Prabowo dan Gibran Sudah Laporkan LHKPN 2025, Ini Rinciannya
Presiden Prabowo Subianto serta 26 anggota Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 14 menteri dan 12 wakil menteri, belum atau terlambat melaporkan harta kekayaannya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).
Sebanyak 96 ribu pejabat belum lapor LHKPN. MAKI mendesak KPK bertindak tegas dan membuka identitas pejabat yang tidak patuh demi transparansi publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved