Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk terus memajukan penegakan hak asasi manusia (HAM). Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Impas) Yusril Ihza Mahendra dalam perayaan Hari HAM Sedunia di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (10/12).
"Pemerintah baru yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto sekarang ini akan meneruskan upaya-upaya pemajuan dan penegakan HAM yang telah dirintis oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya," kata Yusril.
Menurut Yusril, pemerintah menyadari masih banyak tugas-tugas yang belum terselesaikan serta berbagai tantangan yang dihadapi mengenai masalah HAM. Kendati demikian, komitmen teguh pemerintah saat ini adalah menghormati HAM yang telah dijamin oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
"Saya ingin menyatakan, negara menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak asasi yang selaras tanpa diskriminasi, setara, apa pun latar belakang yang dimiliki oleh seseorang," ujar Yusril.
Setiap warga negara, sambungnya, memiliki kesamaan hak di hadapan hukum serta kesempatan yang sama untuk menikmati hak-hak dasar, baik berupa ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam realisasinya, Yusril mengatakan pemenuhan hak-hak masyarakat itu harus terus berprogres.
Sementara itu, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan tema perayaan Hari HAM tahun ini adalah '25 Tahun Undang-Undang HAM: Memperkuat Demokrasi dan HAM Menuju Indonesia Emas'. Lewat tema tersebut, Komnas HAM mengajak seluruh pihak untuk mendorong penegakan HAM supaya Indonesia dapat mencapai Indonesia Emas.
"Indonesia Emas tidak mungkin dicapai hanya dengan upaya yang dilakukan oleh Komnas HAM, tetapi juga membutuhkan tanggung jawab negara secara langsung, partisipasi masyarakat dalam mengisi pembangunan yang menghormati dan sejalan dengan HAM," tuturnya.(M-2)
Ia menegaskan, kondisi tersebut membuat tiga regulasi berjalan bersamaan tanpa sinkronisasi, yakni Undang-Undang Peradilan Militer, Undang-Undang TNI, dan KUHAP.
Reformasi hukum pemilu tidak boleh lagi dilakukan secara parsial atau setengah-setengah.
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah hormati putusan Mahkamah Agung (MA) soal kasasi yang diajukan jaksa dalam perkara Delpedro Marhaen
Yusril menyatakan bahwa pembela Hak Asasi Manusia (HAM) bekerja untuk kepentingan rakyat dan negara, sehingga keselamatan mereka harus dijamin oleh hukum.
Menko Yusril Ihza Mahendra tegaskan vonis bebas Delpedro Marhaen dkk bersifat final. Berdasarkan KUHAP baru, Jaksa tidak dapat ajukan kasasi. Simak ulasan lengkapnya.
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa laporan final hasil kajian komite tersebut telah rampung dan siap diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Andrie Yunus (KontraS) kirim surat ke Presiden Prabowo, tolak pengadilan militer kasus penyiraman air keras dan minta pembentukan TGPF segera.
Sembilan polisi di India dijatuhi hukuman mati setelah terbukti menyiksa ayah dan anak hingga tewas di dalam tahanan. Kasus ini membongkar sisi gelap brutalitas polisi.
PRAKTISI hukum Agus Widjajanto menekankan pentingnya mempertimbangkan kemungkinan adanya pola yang lebih besar, termasuk dalam bentuk information warfare atau perang informasi.
Kontras mendesak pembentukan TGPF untuk mengusut tuntas serangan sistematis terhadap Andrie Yunus dan membongkar aktor intelektual di balik teror ini.
Komisaris Tinggi HAM PBB Volker Türk melaporkan dugaan penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang di Venezuela masih berlanjut di bawah kepemimpinan Delcy Rodríguez.
Tujuh anggota timnas putri Iran memutuskan menetap di Australia karena alasan keamanan, sementara pemain lainnya pulang di bawah bayang-bayang ancaman.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved