Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH tokoh dan aktivis berkumpul pada acara Kebangsaan menuntut agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera diadili setelah lengser. Desakan itu disuarakan peserta silaturahmi lantaran pada akhir masa jabatan, Jokowi dinilai telah mencederai sistem hukum dan demokrasi secara masif.
Acara yang diselenggarakan oleh tuan rumah Faizal Assegaf dan dipandu Refly Harun itu menghadirkan, antara lain, mantan Ketua MPR Amien Rais, mantan Wakapolri Mayjen (Purn) Oegroseno, Marwan Batubara, Edy Mulyadi, Roy Suryo, dan presenter Rahma Sarita Aljufri serta berbagai kelompok masyarakat sipil.
“Hakikat pertemuan Silaturahmi Kebangsaan pada 14 Oktober 2024 ini adalah untuk mengadili Jokowi. Dan di tanggal 18 Oktober nanti, kita akan gelar Kongres Adili Jokowi yang diselenggarakan dalam berbagai bentuk baik itu aksi, kongres hingga diskusi,” ujar Faizal Assegaf kepada awal Media di Jakarta pada Senin (14/10).
Baca juga : Spanduk Raksasa Nawa Bencana Jokowi Terpampang di Aksi Gejayan Kembali Memanggil Yogyakarta
Atas dasar itu, Faizal mengundang segenap masyarakat yang resah akan kepemimpinan Jokowi selama satu dekade ini untuk turut serta dalam Kongres Adili Jokowi pekan depan.
“Kami undang semua aktivis, mahasiswa, emak-emak, dan lainnya untuk hadir di tanggal 18 nanti. Di tanggal itu juga nanti kami akan bacakan keputusan bersama untuk mengadili Jokowi,” tuturnya.
Faizal sempat menyinggung batalnya dua tempat yang sebelumnya akan dijadikan tempat Silaturahmi Kebangsaan. Kendati begitu, ia mengapresiasi karena ternyata tidak menyurutkan mereka yang turut hadir.
Baca juga : Universitas Memperkuat Masyarakat Melawan Hambatan Demokratisasi
“Saya mengapresiasi seluruh elemen pejuang keadilan yang rela hadir di sini, walau beberapa tempat sebelumnya dibatalkan oleh tangan kekuasaan. Kendati begitu, kami akan tetap akan adili Jokowi,” kata Faizal.
Lewat forum tersebut Faizal juga menegaskan kepada para penguasa terutama Presiden Jokowi untuk berhenti menggunakan politik premanisme untuk membunuh aspirasi rakyat, yang belakangan ini kerap membubarkan forum-forum diskusi ilmiah.
“Kami meminta kepada Pak Jokowi yang akan lengser 5 hari lagi, untuk berhenti menggunakan politik premanisme dan jaringan pembunuh bayaran untuk membunuh aspirasi dan hak konstitusi rakyat. Bahwa lewat forum ini, kami ingin mengatakan kepada mereka yang berkuasa bahwa kami tidak bisa dihalangi yang menuntut untuk adili Jokowi,” ungkapnya.
Baca juga : BEM SI Nobatkan Presiden Jokowi sebagai Tokoh Perusak Demokrasi
Pada 18 Oktober mendatang, Faizal menekankan akan mengumpulkan berbagai kalangan masyarakat sipil hingga mahasiswa untuk menegakkan keadilan terkait berbagai kerusakan yang telah dilakukan Jokowi selama satu dekade memimpin negara.
“Kami akan mengumpulkan rakyat dan mahasiswa dalam jumlah yang banyak untuk menghadiri kongres mengadili Jokowi, dimana semua akan membacakan seluruh kasus selama 10 tahun pemerintahan Jokowi,” katanya.
Kendati demikian, Faizal dan kawan-kawan yang mencetuskan gerakan tersebut akan menggunakan jalur hukum terlebih dahulu untuk mengadili Jokowi pasca lengser.
“Kita berharap bahwa jalur hukum harus kita utamakan, walaupun kalau dia (Jokowi) menghadapi 20 tuntutan karena pasti bisa habis pengacara di Indonesia ini untuk dibayar oleh Jokowi,” tuturnya. (Dev/M-4)
Ia menjelaskan, gagasan otonomi daerah mulai dirintis pada penghujung masa pemerintahan Soeharto.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Jusuf Kalla terkait peran politiknya bagi Jokowi. Gibran sebut JK sebagai idola dan mentor
PRESIDEN ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla soal jasanya mengantarkan Jokowi menjadi presiden.
POLEMIK terkait ijazah palsu Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 RI dinilai belum akan mereda dalam waktu dekat meskipun sudah ada jalur hukum
POLDA Metro Jaya menghentikan penyidikan terhadap tiga orang tersangka terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi setuju dengan langkah Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar yang menuduhnya mendanai Roy Surya dkk soal kasus ijazah palsu
Teddy Indra Wijaya dinilai sebagai perwira muda dengan kepemimpinan menjanjikan. Hendropriyono menyoroti integritas, kerendahan hati, dan kapasitasnya.
Dalam pertemuan yang diikuti sejumlah tokoh seperti Sudirman Said dan Feri Amsari, para tokoh sepakat bahwa Indonesia tengah menghadapi krisis kepemimpinan sistemik.
Kematangan SIA di tahun kelima ini adalah buah dari komitmen terhadap kualitas dan pelayanan yang berpusat pada pelanggan.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ia menegaskan bahwa organisasi besar tidak dapat dikelola dengan pendekatan simbolik atau sekadar mengandalkan popularitas jabatan.
KEPEMIMPINAN harus mampu menghadirkan arah strategis, memperkuat inovasi layanan, dan mendorong kinerja berkelanjutan di industri asuransi jiwa nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved