Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan survei dari lembaga Indikator Politik yang mencatat sekitar 75% masyarakat Indonesia puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo merupakan bukti kepercayaan masyarakat.
Dalam survei tersebut, Indikator Politik menunjukkan 75 persen masyarakat Indonesia merasa puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo menjelang masa jabatannya berakhir.
"Hasil ini mencerminkan dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi serta kebijakan-kebijakan yang telah diimplementasikan selama ini," kata Yusuf dalam pesan tertulis yang diterima hari ini.
Baca juga : Presiden Berpihak, Kualitas Demokrasi dan Kepercayaan Publik Terdampak
Yusuf menghargai dan mengapresiasi hasil survei dari Indikator Politik yang menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo masih sangat tinggi.
Menurut Yusuf, tingkat kepuasan yang tinggi ini adalah bukti bahwa upaya keras pemerintah dalam berbagai bidang, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi, telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah masih dihadapkan pada banyak tantangan. Oleh karenanya, Presiden Jokowi terus mendorong inovasi dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Baca juga : Survei Indikator: Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Presiden Jokowi Menurun
Kepala Negara pun selalu terbuka dengan saran dan masukan dari seluruh elemen masyarakat. "Beliau selalu terbuka terhadap masukan dari semua elemen masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia," kata Yusuf.
Dalam kesempatan sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi menyebut tren kepuasan terhadap Jokowi melorot. Berdasarkan data tersebut, ada penurunan dari survei Indikator Politik pada bulan Juli 2024 di angka 82% dan September 2024 di angka 75%.
Survei ini juga memaparkan bahwa mayoritas publik menilai kondisi pemberantasan korupsi di pemerintahan sekarang buruk. "Pemberantasan korupsi lebih banyak dinilai buruk/sangat buruk," jelas Burhanuddin.
Berdasarkan tren survei Indikator Politik, tren publik yang menilai pemberantasan korupsi buruk cenderung naik dari 34% menjadi 37,7%. Kemudian yang menilai pemberantasan korupsi baik turun dari 29,4% ke 26%.(Ant/P-2)
Ia menjelaskan, gagasan otonomi daerah mulai dirintis pada penghujung masa pemerintahan Soeharto.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Jusuf Kalla terkait peran politiknya bagi Jokowi. Gibran sebut JK sebagai idola dan mentor
PRESIDEN ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla soal jasanya mengantarkan Jokowi menjadi presiden.
POLEMIK terkait ijazah palsu Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 RI dinilai belum akan mereda dalam waktu dekat meskipun sudah ada jalur hukum
POLDA Metro Jaya menghentikan penyidikan terhadap tiga orang tersangka terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi setuju dengan langkah Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar yang menuduhnya mendanai Roy Surya dkk soal kasus ijazah palsu
Selain kinerja administrasi yang efisien, para ahli menilai gaya kepemimpinan Teddy yang adaptif menjadi kunci.
Capaian itu menegaskan validasi atas komitmen perusahaan dalam mengedepankan keterbukaan informasi di era digital serta peran kepercayaan para pengguna setia.
Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah cepat Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya dalam meluruskan hoaks dan disinformasi sebagai respons krusial untuk menjaga kepercayaan publik.
SALAH satu modal politik paling penting dalam sebuah pemerintahan demokratis ialah kepercayaan publik.
Berdasarkan temuan terbaru dari survei nasional Indikator Politik Indonesia periode 15-21 Januari 2026, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung menjadi yang tertinggi.
Peran humas atau public relations (PR) menjadi semakin vital di era digital, terutama dalam menjaga reputasi dan merawat kepercayaan publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved