Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGURUS Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan bahwa masalah yang terjadi dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) merupakan masalah keluarga.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Bidang Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU, Ulil Abshar Abdalla. "Ini masalah antarsaudara dalam keluarga, enggak usah khawatir. Enggak ada yang serius," kata Ulil di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, hari ini.
Pernyataan Ulil makin mengukuhkan pendapat pengamat politik Muhammad AS Hikam yang menyebut masalah antara PBNU dan DPP PKB sebenarnya hanya terjadi di level oknum para elite saja, bukan pada tataran lembaga. Ulil meminta semua pihak tak perlu mengkhawatirkan masalah yang terjadi antarkedua lembaga tersebut.
"Ini adalah masalah internal keluarga ya, insya Allah akan selesai pada waktunya," ujarnya.
Ulil juga mengomentari rencana Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang ingin menjadi juru damai antara PBNU dan PKB. Keinginan itu disampaikan langsung oleh Ma'ruf saat berkunjung ke Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu (7/8). "Yah kita tunggu saja perkembangannya," kata Ulil. (P-2)
Ia berharap pembahasan resmi RUU Pemilu dapat segera bergulir dalam waktu dekat melalui panitia kerja (panja) atau mekanisme lainnya.
Rano menekankan pentingnya dukungan politik dari seluruh tingkatan kepengurusan PKB terhadap tiga sektor fundamental di Jakarta, yakni ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
DEWAN Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DKI Jakarta menyusun struktur organisasi menyongsong musim politik atau pemilu 2029.
Ketua Umum PKB Cak Imin mengaku prihatin atas penetapan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman sebagai tersangka KPK dalam kasus dugaan korupsi bermodus THR.
KPK OTT Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Simak profil lengkap dan karier politiknya di sini.
Sebelumnya, pada 13 Maret 2026, KPK mengumumkan OTT kesembilan 2026 sekaligus yang ketiga di bulan Ramadan.
KPK mengungkap kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai bukti modus rasuah di Indonesia semakin kompleks.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
ICW meminta KPK mengawasi 1.179 SPPG milik Polri karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketimpangan pengelolaan dana hingga Rp2,2 triliun per tahun.
penetapan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi atau hakim MK usulan DPR, memperparah masalah independensi dan memicu konflik kepentingan
Konflik kepentingan kerap menjadi penyebab korupsi pada sejumlah kasus.
KPK mengategorikan konflik kepentingan sebagai niat jahat dalam tindak pidana korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved