Pemimpin Merakyat Diharapkan lahir Dari Pilkada

PERHELATAN Pilkada Serentak 2024 diharapkan mampu menghasilkan pemimpin yang merakyat. Pilkada momentum penting yang menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. 

Pakar Komunikasi Politik Benny Susetyo menuturkan sistem pemilihan langsung merupakan bagian dari sistem demokrasi untuk memastikan bahwa suara rakyat benar-benar terdengar dan dihargai. Namun, perjalanan demokrasi di Indonesia masih penuh tantangan.

"Salah satu persoalan terbesar adalah memastikan bahwa demokrasi ini tidak dicemari oleh kepalsuan. Pemimpin yang terpilih harus benar-benar memiliki jiwa kerakyatan, mampu mensejahterakan rakyatnya, dan bukan sekadar mengisi posisi kekuasaan," kata Benny dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (26/7). 

Baca juga : KPU Tetap Ubah Aturan Usia Calon Kepala Daerah di Pilkada 2024

Demokrasi sejati memerlukan integritas dan komitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Pemimpin yang berjiwa kerakyatan adalah pemimpin yang memahami dan merasakan kebutuhan serta aspirasi rakyatnya. 

“Mereka bukan hanya pemimpin yang berada di menara gading kekuasaan, tetapi pemimpin yang turun ke lapangan, mendengarkan keluhan masyarakat, dan bekerja keras untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka," tambahnya.

Pemimpin seperti, dilanjutkannya, ini mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan mengembangkan potensi lokal. Namun, lebih dari itu, pemimpin yang berjiwa kerakyatan harus mampu berpikir global dan bertindak lokal. Mereka harus memahami dinamika global dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat lokal. 

Baca juga : 2 Hal yang Membuat Faktor Jokowi masih Menentukan Paslon Pilkada di Sejumlah Wilayah

Masih dikatakannya, pemimpin harus dapat mengintegrasikan kebijakan global yang relevan dengan konteks lokal untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Salah satu aspek penting dari demokrasi yang berdaulat adalah memperjuangkan kesehatan rakyat dan keadilan sosial. 

"Bung Karno, dalam ajarannya, menegaskan bahwa demokrasi tidak akan berjalan dengan baik jika kondisi sosial ekonomi masyarakat rendah. Pemikiran ini tetap relevan hingga kini. Kesejahteraan rakyat adalah fondasi dari demokrasi yang kuat dan stabil," katanya. 

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk besar, menghadapi tantangan besar dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Masih banyak rakyatIndonesia yang hidup dalam kemiskinan, bekerja keras untuk orang lain, dan tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. 

Baca juga : Putusan MA tentang Usia Calon Kepala Daerah Dinilai Transaksional

“Kondisi ini menunjukkan bahwa perjuangan untuk mewujudkan demokrasi yang sejati masih panjang. Peran media massa dan organisasi dalam mendukung ajaran marhaenisme sangat penting,” ungkapnya. 

Media massa harus berfungsi sebagai pengawas yang kritis terhadap kebijakan pemerintah dan sebagai platform untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Organisasi masyarakat sipil juga harus aktif dalam memperjuangkan hak-hak rakyat dan memastikan bahwa kepentingan mereka tidak diabaikan. 

“Untuk membangun demokrasi yang kuat, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi harus menjadi prioritas utama,” jelasnya. 

Baca juga : Dapat Restu Haji Isam, H Muhidin dan Hasnur Mantapkan Langkah Maju Pilkada Kalsel 2024

Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk menggerakkan masyarakatnya, membangun semangat gotong-royong, dan bekerja keras untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mampu menginspirasi dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerahnya. 

“Pemimpin juga harus berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik bagi rakyatnya. Mereka harus bersaing dalam hal inovasi, pelayanan publik, dan pencapaian kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

Persaingan yang sehat antara pemimpin, diuraikannya, akan mendorong peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik. Masyarakat juga harus memiliki kesadaran bahwa demokrasi yang berkualitas hanya akan terwujud jika mereka aktif berpartisipasi dalam proses politik. Mereka harus menggunakan hak pilih mereka dengan bijak, memilih pemimpin yang benar-benar memiliki komitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

"Masyarakat harus kritis terhadap janji-janji politik dan tidak mudah terpengaruh oleh politik uang. Partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi bukan hanya dalam bentuk pemilihan, tetapi juga dalam pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah. Masyarakat harus berani menyuarakan ketidakpuasan mereka jika kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Mereka harus aktif dalam diskusi publik, memberikan masukan konstruktif, dan bekerja sama dengan pemerintah untuk mencapai tujuan bersama," jelasnya. (Z-8)