Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses formil dalam kasus dugaan rasuah pengerukan alur pelayaran di beberapa pelabuhan di Indonesia. Informasi itu diulik dengan memeriksa tujuh saksi hari ini, 11 Juli 2024.
“Materi masih pendalaman proses formil pengadaan paket pekerjaan pengerukan di pelabuhan,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Juli 2024.
Tujuh saksi itu yakni mantan Kasubag Program, Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Yan Prastomo Ardi, PNS Aditya Karya, ASN Kemehub Diaz Saputra, pihak swasta Angga Prasetyo Usmany, pihak swasta Ratwa Wahyuni, pensiunan TNI AL Yuyus K Usmany, dan PNS Sapril Imanuel Ginting.
Baca juga : Vonis Etik Nurul Ghufron Digarap Cepat
Tessa enggan memerinci lebih lanjut pertanyaan penyidik kepada tujuh saksi itu. Semua informasi dari mereka sudah dicatat untuk kepentingan pemberkasan kasus.
KPK sejatinya mau mendalami kasus ini dengan memanggil pensiunan ASN Adang Rosiana dan ANS Kemenhub Johnny Rongu Silalahi. Namun, Johnny ternyata sudah meninggal dan Adang tidak memiliki nomor ponsel yang aktif.
Sebelumnya, KPK mengumumkan dibukanya penyidikan baru. Kasusnya berkaitan dengan dugaan rasuah terkait paket pekerjaan pengerukan alur pelayaran pada beberapa pelabuhan di Indonesia.
Dugaan korupsi ini terjadi sekitar 2013 sampai 2017 di sejumlah pelabuhan. Pelabuhan yang diduga terjadi permainan kotor yakni Tanjung Mas, Samarinda, Banoa, dan Pulang Pisau.
KPK sudah menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus baru ini. Namun, identitasnya masih dirahasiakan sampai penahanan dilakukan. (Z-6)
Upaya efisiensi operasional di sektor pelayaran mulai menghasilkan dampak nyata bagi kinerja lingkungan.
Operasional kapal sangat bergantung pada kondisi cuaca dan rekomendasi dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).
Indonesian National Shipowners Association/INSA memperkirakan negara berpotensi kehilangan penerimaan pajak hingga triliunan rupiah dari aktivitas kapal asing.
BMKG Kelas I Hang Nadim Batam mengimbau nelayan dan pengguna jasa transportasi laut untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi di perairan Kepulauan Riau (Kepri).
IPC TPK di penghujung tahun 2025 dengan melayani tambahan layanan adhoc (Adhoc Service) dari perusahaan pelayaran global, CMA CGM.
Gelombang tinggi 2,5-4 meter di perairan selatan dan ketinggian 1,25-2,5 meter di perairan utara berpotensi disertai hujan badai dan petir berisiko terhadap aktivitas pelayaran.
SEBANYAK 2.019 aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai kementerian/lembaga resmi mengikuti seleksi komponen cadangan (komcad)
Kebijakan WFH ASN Jumat dirancang fleksibel. MenPANRB Rini Widyantini jelaskan alasan Kementerian PU tak ikut serta, dan tetap prioritaskan kualitas layanan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai menerapkan kebijakan bersepeda dan bebas kendaraan bermotor bagi ASN di lingkungan Kantor Gubernur setiap hari Kamis.
Menurutnya, perilaku tidak disiplin mencederai semangat kerja tim dan menciptakan ketidakadilan di lingkungan kerja.
LAN merilis SE Nomor 6 Tahun 2026 guna memastikan pengembangan kompetensi ASN tetap berjalan optimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Pemprov Jakarta memperketat izin perjalanan dinas ASN. Gubernur Pramono menegaskan hanya agenda yang berdampak langsung bagi Jakarta yang akan lolos.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved