Pelanggaran Moral oleh Pejabat Negara Jadi Krisis Keteladanan

KONFERENSI Waligereja Indonesia (KWI) prihatin dengan rangkaian peristiwa negatif yang melibatkan penyelenggara negara, apalagi yang dilakukan oleh pucuk pimpinan lembaga negara.

Terakhir kasus pelanggaran kode etik dan tindakan asusila yang melibatkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari membuat pandangan negatif kepada pejabat publik.

"Apresiasi juga terhadap keputusan tegas DKPP. Harapannya ketegasan seperti ini berlaku untuk semua pelanggaran hukum, pelanggaran etika dan moral yang terjadi dan tidak tebang pilih," tegas Sekretaris Komisi Kerasulan Awam KWI Romo Hans Jeharut saat dihubungi, Minggu (7/7).

Menurutnya salah satu persoalan besar bangsa saat ini adalah krisis keteladanan. Apa yang ditunjukkan oleh pemimpin lembaga negara, seperti di Mahkamah Konstitusi dan yang terbaru Ketua KPU, semakin menambah daftar panjang krisis keteladanan ini.

"Perlu perhatian serius dalam proses seleksi, pemilihan atau pengangkatan para penyelenggara negara di satu pihak. Di pihak lain, perlu ketegasan dalam penegakan hukum," ujar dia.

Para penyelenggara negara, selayaknya memiliki kualifikasi negarawan, orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri dan mengabdikan penuh dirinya dengan segala kapasitas dan kuasa yang dimilikinya untuk memberi yang terbaik untuk bangsa dan negara. (Iam/Z-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Abdillah M. Marzuqi