KPU Enggan Minta Maaf terkait Kasus Hasyim

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) enggan menyampaikan permohonan maaf atas kasus yang menimpa mantan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari terkait asusila yang berujung pemberhentian tetap alias pemecatan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Plt Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan, apa yang menimpa Hasyim adalah masalah internal.

"Kami tidak akan mengomentari putusan DKPP karena sifatnya bukan kelembagaan," kata Afif di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (4/7).

Hasyim diketahui dipecat oleh DKPP atas pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) yang diadukan oleh anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda, berinisial CAT. Putusan itu dibacakan pada Rabu (3/7) sore. Kurang dari 24 jam setelah putusan DKPP, enam anggota KPU RI langsung menggelar rapat pleno untuk menentukan plt pengganti Hasyim pada Kamis siang.

"Kami sudah mematuhi aturan PKPU Nomor 5/2022 untuk menjawab situasi saat ini cara kerja bagaimana jika ada kejadian-kejadian sebagaimana putusan (DKPP) kemarin," terang Afif.

Menurut Afif, penunjukkan dirinya sebagai plt Ketua KPU RI didasarkan atas kesepakatan bulat para anggota KPU RI yang tersisa. Selain dirinya, lima anggota lainnya adalah Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

"Kita kompak, kita tidak ada perbedaan sikap sama sekali (mengenai penunjukan plt Ketua KPU RI) dan itu penting sebagai sinergi kami melangkah bersama," jelasnya.

Afif juga mengatakan pihaknya telah melakukan konsolidasi internal setelah Hasyim dipecat oleh DKPP. Pasalnya, momen pemecatan itu bertapan dengan agenda konsolidasi seluruh ketua KPU provinsi dan kabupaten/kota di Jakarta. (P-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akmal