Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) enggan menyampaikan permohonan maaf atas kasus yang menimpa mantan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari terkait asusila yang berujung pemberhentian tetap alias pemecatan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Plt Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan, apa yang menimpa Hasyim adalah masalah internal.
"Kami tidak akan mengomentari putusan DKPP karena sifatnya bukan kelembagaan," kata Afif di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (4/7).
Hasyim diketahui dipecat oleh DKPP atas pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) yang diadukan oleh anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda, berinisial CAT. Putusan itu dibacakan pada Rabu (3/7) sore. Kurang dari 24 jam setelah putusan DKPP, enam anggota KPU RI langsung menggelar rapat pleno untuk menentukan plt pengganti Hasyim pada Kamis siang.
Baca juga : Ketua KPU Dipecat Karena Tindakan Asusila, Wapres: Pelajaran untuk Para Pemegang Kekuasaan
"Kami sudah mematuhi aturan PKPU Nomor 5/2022 untuk menjawab situasi saat ini cara kerja bagaimana jika ada kejadian-kejadian sebagaimana putusan (DKPP) kemarin," terang Afif.
Menurut Afif, penunjukkan dirinya sebagai plt Ketua KPU RI didasarkan atas kesepakatan bulat para anggota KPU RI yang tersisa. Selain dirinya, lima anggota lainnya adalah Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.
"Kita kompak, kita tidak ada perbedaan sikap sama sekali (mengenai penunjukan plt Ketua KPU RI) dan itu penting sebagai sinergi kami melangkah bersama," jelasnya.
Afif juga mengatakan pihaknya telah melakukan konsolidasi internal setelah Hasyim dipecat oleh DKPP. Pasalnya, momen pemecatan itu bertapan dengan agenda konsolidasi seluruh ketua KPU provinsi dan kabupaten/kota di Jakarta. (P-5)
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI resmi memiliki nakhoda baru setelah Mochammad Afifuddin ditunjuk sebagai ketua definitif. Afif sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU RI
MOCHAMMAD Afifuddin resmi menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI definitif.
KPU mengakui saat ini belum menentukan kapan penentuan waktu pelantikan kepala daerah terpilih di pilkada 2024.
PELAKSANA tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menegaskan penyelenggaraan tahapan Pilkada Serentak 2024 tetap berjalan.
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved