Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI I DPR RI akan memanggil Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) ihwal Pusat Data Nasional (PDN) yang diretas.
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan, Menkominfo-BSSN dipanggil untuk memberikan penjelasan dan pendalaman soal ransomware yang menyerang server PDN.
“Kita perlu pendalaman, jadi besok penjelasan dari pemerintah, apa yang sudah dilakukan, baru kemudian kalau data sudah lengkap, evaluasi,” tegas Meutya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/6).
Baca juga : Kominfo: 5 Pelayanan Publik yang Terimbas Serangan Ramsomwere Sudah Pulih
Meutya mendesak agar Menkominfo dan BSSN jangan saling menyalahkan dan seharusnya bertanggung jawab secara bersama-sama terkait adanya peretasan tersebut.
“Masalah belum beres kok malah jadi saling tuduh duluan. Saling tuduh itu kan perlu energi. Ngeberesin masalah ini perlu energy luar biasa. Jadi saran saya ini bersama-sama harus segera dibereskan. Tanggung Jawab dua-duanya,” tuturnya.
Meutya menyebut data bocor akibat adanya peretasan mengakibatkan banyak lembaga pemerintah yang terdampak. Maka dari itu, Meutya ingin Menkominfo dan BSSN duduk bersama untuk membahas cara membereskan hingga mitigasi ke depan.
Baca juga : Pengamat Minta Kominfo Jujur Terkait Kondisi Seluruh Data di PDNS Pascadiretas
Rencananya, Komisi I DPR akan temui Menkominfo dan BSSN pada Kamis sore sekitar pukul 16.00-17.00 WIB.
Sebelumnya, Meutya menuturkan saat ini pusat data nasional (PDN) yang sedang mengalami down sudah dilakukan pemulihan. Namun, kata Meutya, pemulihan hingga saat ini belum sempurna.
“Jadi kalau dibilang belum pulih betul, memang belum. Tapi dipulihkan secara berkala sudah ya,” ujar Meutya kepada wartawan di kawasan DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/6).
Komisi I, lanjut Meutya, masih menunggu penjelasan dari Kominfo terkait pemulihan tersebut.
(Z-9)
KETUA Komisi I DPR RI Meutya Hafid menegaskan usulan agar prajurit TNI boleh berbisnis tidak masuk ke dalam draf RUU TNI yang sedang dibahas di parlemen.
WAKIL Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mendesak supaya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) lebih kuat dalam melindungi infrastruktur vital nasional dari serangan siber.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Sukamta, menyebut pembobolan Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menimbulkan banyak kerugian dari segala aspek.
DPR desak pengelolaan PDN tidak dimonopoli 1 lembaga
ANGGOTA Komisi I DPR RI menilai Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) seperti peramal Mama Lauren. Sebab, BSSN hanya melakukan prediksi terhadap ancaman terjadinya ransomware di 2024.
KOMISI I DPR RI panggil Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi. Hal ini buntut insiden peretasan pada server Pusat Data Nasional (PDN).
MENTERI Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya telah berhasil menutup lebih dari 2,6 juta situs judi online.
KABARESKRIM Polri Komjen Wahyu Widada merespons peretasan sistem pusat data nasional (PDN) Kominfo. Wahyu menyebut proses penegakan hukum kejahatan siber ransomware tak mudah.
Program bantuan akses internet FBB UMKM dari Kominfo hadir di Klaten
Apakah peretasan memang murni diretas atau justru ada faktor kesengajaan dari oknum internal. Agus Pambagio menduga kesengajaan menghilangkan data penting dan sensitif mungkin saja terjadi
Usman Kansong mengatakan anak yang terpapar judi online bisa dikategorikan dalam dua golongan yaitu anak dengan orangtua yang gemar berjudi secara online sehingga dikatakan sebagai korban,
KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebut belum ada teknologi yang bisa digunakan untuk mencegah judi online.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved