Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Sukamta, menyebut pembobolan Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menimbulkan banyak kerugian dari segala aspek. Mulai dari keamanan, ekonomi dan kesehatan.
"Ya itu tadi ketika ini dikompromikan ini seperti kita sedang kalah dalam perang siber. Jadi, kita ini data keamanan, polisi, TNI, kemudian ekonomi, kesehatan. Seluruh harta bangsanya Indonesia, kedaulatan bangsa ya itu (kerugiannya)," kata Sukamta dalam diskusi daring bertema Pusat Data Bocor, Siapa Teledor? Sabtu, 29 Juni 2024.
Dia mengatakan dengan bobolnya pusat data nasional, sistem keamanan oleh Polri akan diketahui. Dengan demikian, mudah bagi negara-negara lain yang ingin membuat rusuh di Indonesia dengan mempekerjakan intelijen asing.
Baca juga : Komisi I DPR Panggil Menkominfo-BSSN Buntut PDN Diserang
Belum lagi sisi ekonomi, Sukamta menyebut pola konsumsi bangsa Indonesia akan diketahui. Hal itu, kata dia, akan membuat bangsa Indonesia mudah diatur.
"Kalau gitu jualan ke bangsa Indonesia jualan ini saja, cara jualnya seperti ini, supaya punya dampak nanti ketergantungan. Jadi, ini sebetulnya kita kehilangan kekayaan yang sangat luar biasa kalau dinilai mungkin lebih dari 20.000 triliun," pungkas dia.
Untuk diketahui, situs PDN Kemenkominfo mengalami gangguan beberapa waktu lalu. Akibatnya, layanan keimigrasian pada unit pelaksana teknis seperti kantor Imigrasi, unit layanan paspor, unit kerja keimigrasian serta tempat pemeriksaan imigrasi pada bandar udara dan pelabuhan terkendala.
Baca juga : BSSN Sudah Tahu akan Ada Serangan Ransomware Sejak 2023, Komisi I: Kayak Mama Lauren
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI Hinsa Siburian mengatakan terganggunya server PDN adalah imbas serangan siber ransomware.
"Insiden PDN ini adalah serangan cyber dalam bentuk ransomware dengan nama Brain Cipher Ransomware," kata Hinsa Siburian dalam konferensi pers di Kantor Kominfo, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024.
(Z-9)
KETUA Komisi I DPR RI Meutya Hafid menegaskan usulan agar prajurit TNI boleh berbisnis tidak masuk ke dalam draf RUU TNI yang sedang dibahas di parlemen.
WAKIL Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mendesak supaya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) lebih kuat dalam melindungi infrastruktur vital nasional dari serangan siber.
DPR desak pengelolaan PDN tidak dimonopoli 1 lembaga
ANGGOTA Komisi I DPR RI menilai Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) seperti peramal Mama Lauren. Sebab, BSSN hanya melakukan prediksi terhadap ancaman terjadinya ransomware di 2024.
KOMISI I DPR RI panggil Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi. Hal ini buntut insiden peretasan pada server Pusat Data Nasional (PDN).
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mempertanyakan kelanjutan kinerja pemerintah dalam mengatasi serangan siber pada PDNS 2 yang sudah empat pekan berlalu.
KABARESKRIM Polri Komjen Wahyu Widada merespons peretasan sistem pusat data nasional (PDN) Kominfo. Wahyu menyebut proses penegakan hukum kejahatan siber ransomware tak mudah.
Secara bertahap beberapa layanan publik pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 telah pulih.
PENGAMAT ekonomi Yanuar Rizky meragukan keakuratan data pemerintah terkait rencana pembangunan BBM bersubsidi. Sebab, dengan bobolnya Pusat Data Nasional (PDN) sementara baru-baru ini
KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika telah memulihkan 30 layanan publik yang terdampak serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara 2.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved