Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya telah berhasil menutup lebih dari 2,6 juta situs judi online.
"Hingga saat ini kami sudah melakukan banyak langkah-langkah khususnya Kominfo dengan menutup 2.625.000 lebih situs judi online. Jadi mulai dari tanggal 17 Juli 2023 hingga 23 Juli 2024 kami telah menutup hampir 2,6 juta situs judi online. Dan apa yang kami lakukan ini mampu menahan hingga 50 persen dari kemungkinan dampak judi online," ucap Budi saat ditemui di Jakarta pada Kamis (25/7).
Mengingat dampak judi online yang sangat negatif khususnya bagi perekonomian negara maupun masyarakat, Budi menegaskan bahwa apabila pihaknya tidak melakukan langkah-langkah yang telah dilakukan, kerugian dari judi online tersebut bisa mencapai angka Rp900 triliun.
Baca juga : 4 Bandar Judi Online Terdeteksi, Kapolri: Kita akan Telusuri Sampai Titik Puncak
"Judi online ini menurut PPATK angkanya tahun 2023 kan Rp327 triliun. Dan tahun 2024 kalau kita tidak melakukan langkah-langkah itu angkanya bisa mencapai Rp900 triliun. Kalau dalam angka kita mampu menyelamatkan atau menahan orang bermain judi hingga senilai Rp45 triliun. Apa yang kita lakukan sekarang ini? Dan kita berharap itu harus lebih supaya judi online ini bisa hilang dari muka bumi Indonesia," terang Budi.
Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Anwar Iskandar menyatakan bahwa pemberantasan judi online harus menjadi tanggung jawab bersama elemen seluruh bangsa Indonesia.
"Kami dari Majelis Ulama Indonesia bersama dengan ormas-ormas Islam yang 87 di Indonesia ini tentu bersepakat dan akan membersamai Bapak menteri kita ini untuk membulatkan tekad menyelamatkan bangsa ini dari judi online," sebutnya.
Baca juga : Pegawai Kominfo Main Judi Online bisa Terancam Dipecat
Oleh karena itu, ke depan MUI akan mengundang Menkominfo dan beberapa pejabat utama Kemenkominfo datang ke kantor MUI untuk membahas langkah-langkah konkret yang harus dilakukan terutama dalam menyelamatkan generasi muda pemilik masa depan bangsa ini.
Ia pun mengapresiasi langkah pemerintah khususnya kepada Presiden yang sudah membentuk Satgas yang mana nantinya akan mengarah pelarangan secara total pada judi online ini.
"Saya mengajak seluruh elemen masyarakat di negara ini untuk bergandeng tangan bersatu menyelamatkan bangsa ini dari judi online dan kita nyatakan perang terhadap judi online," pungkasnya. (Fal/Z-7)
Sementara ketentuan aborsi diatur dalam PP 28/2024 Pasal 116 yakni setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana
Fatwa ini semakin memperkuat kedudukan fatwa sebelumnya, yaitu Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina
Ismail Haniyeh disebut telah gugur sebagai syahid dibunuh oleh Israel menyusul para syuhada sebelumnya.
BPKH menggandeng BAZNAS RI menyalurkan bantuan kepada MUI berupa Program Sosialisasi, Literasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Ekonomi Syariah.
Sekretaris Komisi Fatwa MUI Miftahul Huda, menilai judi jenis apapun, termasuk judi online dapat memicu hal-hal negatif yang akhirnya berujung pada tindak kriminal.
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) terus menjaga dan melindungi umat agar terhindar dari bahaya narkoba dan judi online.
KEPALA PPATK Ivan Yustiavandana memaparkan transaksi judol berdasarkan usia di bawah 11 tahun sebanyak 1.160 anak dengan angka sudah menyentuh Rp3 miliar lebih frekuensi 22 ribu transaksi.
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat wilayah-wilayah yang paling banyak melakukan deposit atau terlibat dalam transaksi judi online (judol),
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, menegaskan pemerintah tidak takut pada sosok berinisial T yang diduga menjadi pengendali judi online.
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, meminta kepada DPR untuk memberikan kewenangan investigasi judi online kepada PPATK.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved