Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
GANGGUAN yang terjadi terhadap Pusat Data Nasional (PDN) merupakan masalah serius yang menjadi tanggung jawab Menkominfo dan Kepala BSSN. Keduanya menurut anggota Komisi I DPR Sukamta adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kejadian ini.
"Ini persoalan keamanan nasional. Mereka mengumpulkan semua data K/L dan Pemda jadi satu. Ternyata tidak dijaga dengan maksimal," ucapnya saat dihubungi, Selasa (25/6).
Kejadian ini menambah buruk komitmen pemerintah yang seharusnya menjamin kerahasiaan data seluruh warga negara.
Baca juga : Pemerintah Pulihkan Layanan Pusat Data Nasional yang Terganggu
"Iya (mengundurkan diri). Data yang ada adalah data-data pemerintahan dan data warga negara. Ini persoalan yang sangat serius dan bisa berimplikasi pada keamanan nasional. Kenapa tidak ada pejabat yang mengaku bertanggung jawab? Aneh bukan? Pastinya bukan hanya petugas teknis yang disalahkan," cetusnya.
Sementara itu Menkominfo Budi Arie saat dihubungi meluruskan permasalahan yang terjadi. Menurutnya yang terjadi gangguan di PDN Surabaya. Sedangkan yang Cikarang sedang dalam penyelesaian.
"Buat teman-teman media diharapkan meluruskan bahwa yang mengalami serangan itu pusat data nasional sementara(PDNS 2) Surabaya milik PT TELKOM. Pusat data nasional yang di Cikarang dalam proses penyelesaian," tandasnya. (Z-8)
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mempertanyakan kelanjutan kinerja pemerintah dalam mengatasi serangan siber pada PDNS 2 yang sudah empat pekan berlalu.
KABARESKRIM Polri Komjen Wahyu Widada merespons peretasan sistem pusat data nasional (PDN) Kominfo. Wahyu menyebut proses penegakan hukum kejahatan siber ransomware tak mudah.
Secara bertahap beberapa layanan publik pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 telah pulih.
PENGAMAT ekonomi Yanuar Rizky meragukan keakuratan data pemerintah terkait rencana pembangunan BBM bersubsidi. Sebab, dengan bobolnya Pusat Data Nasional (PDN) sementara baru-baru ini
KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika telah memulihkan 30 layanan publik yang terdampak serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara 2.
Menkominfo menjelaskan pihaknya juga tengah melakukan proses pendeteksian para bandar judi online di Tanah Air.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan membuat regulasi untuk memberantas judi online yakni pembatasan transfer pulsa maksimal Rp 1 juta per hari.
Ribuan anak terjebak transaksi judol yang kemungkinan besar berasal dari situs judol yang sengaja berkamuflase menjadi game online yang dimainkan oleh anak-anak.
Pemerintah lakukan monitoring isu media sosial untuk susun strategi komunikasi publik
Indonesia masih kekurangan tenaga kerja digital sebanyak 600 ribu orang setiap tahun hingga tahun 2030.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel mengungkapkan 316 desa di Kalimantan Selatan masih blank spot dan ditargetkan 2026 masalah ini dapat diselesaikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved