Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengantongi 65 nama yang mendapatkan rekomendasi sebagai calon kepala daerah di PIlkada Serentak 2024.
Puluhan calon kepala daerah itu dipilih setelah melewati proses seleksi uji kelayakan dan kepatutan (UKK) yang dilakukan secara internal.
Ketua Desk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DPP PKB, Abdul Halim Iskandar mengatakan, PKB telah menerima 2.978 orang yang mendaftar ke partainya untuk maju di Pilkada 2024.
Baca juga : PKB Waspadai Potensi Kecurangan Pilkada oleh Penjabat Kepala Daerah
Dari jumlah itu, pihaknya terus melakukan UKK terhadap para pendaftar yang hendak maju di Pilkada 2024 lewat PKB.
"Maka, kita sudah melaksanakan 288 calon kepala daerah yang sudah kita dalami visi-misinya, problematika daerahnya, yang paling agak panjang, ketika ditanyakan problematika utama hari ini apa? Itu juga kita dalami dari 288 calon kepala daerah," tutur Halim saat jumpa pers di DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (29/5).
Halim menjelaskan, para cakada yang diusung PKB mampu menjawab persoalan yang masih ditemukan yakni terkait kemiskinan, pembangunan SDM, infrastruktur hingga ketahanan pangan. Halim berkata, keempat isu itu menjadi prioritas utama yang mendominasi masalah di daerah.
"Dari 288 calon kepala daerah yang sudah kita UKK, kita sudah mengeluarkan 65 rekomendasi, untuk bupati/walikota. Belum ada satu rekomendasi pun untuk gubernur. Kita masih melakukan pendalaman," tutur Halim. (Z-8)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah melalui kegiatan rembuk warga sehingga warga dapat berkumpul dan berdiskusi dengan kepolisian.
Surat pengajuan cuti sudah diterima dari sekda. Saat ini surat tersebut telah disampaikan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Dukungan itu menguat karena Ono Surono dinilai sebagai sosok pluralisme, sehingga perubahan bisa terjadi.
Dinda mengidap meningtis sejak usia 8 bulan dan telah berupaya dilakukan pengobatan ke berbagai tempat
Setelah tahapan Coklit (pencocokan dan penelitian), Bawaslu Bali tetap fokus pada sejumlah tahapan berikutnya sebelum daftar pemilih ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Perhelatan Pilkada Serentak 2024 diharapkan mampu menghasilkan pemimpin yang merakyat
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa hakim konstitusi Anwar Usman tidak akan terlibat dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah.
Kader harus terus melakukan konsolidasi mulai dari tingkat ranting hingga wilayah demi terciptanya soliditas yang kuat.
Kota Medan yang saat ini dipimpin menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution masih memiliki 'utang' ke KPU Kota Medan dan Bawaslu Kota Medan sebesar Rp49,3 miliar dan Rp15,27 miliar.
Pembukaan ulang pendaftaran calon perseorangan didasarkan pada prinsip penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang adil.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved