Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Guru Besar Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM Agus Pramusinto menekankan bahwa usulan penambahan kementerian yang dikemukakan presiden terpilih Prabowo memerlukan kajian ilmiah.
"Penambahan atau pengurangan kementerian dan lembaga itu harus didasarkan pada kajian ilmiah yang didukung dengan data-data yang lengkap," ujar Agus, Rabu (8/5).
Ia mengatakan pertimbangan efisiensi dan efektivitas lembaga harus menjadi perhatian penting. Jangan sampai, penambahan kementerian justru menambah persoalan dalam kinerja kabinet.
Baca juga : Penambahan Jumlah Kementerian Harus Ubah Undang-Undang
"Apalagi, sampai terjadi tumpang tindih dengan institusi yang sudah ada," ucapnya.
Sebelumnya, Senin (6/5), Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menganggap wajar apabila pemerintah Prabowo-Gibran memperbanyak jumlah kementerian karena Indonesia merupakan negara yang besar sehingga butuh bantuan dari banyak pihak.
Semakin banyak jumlah kementerian, menurutnya semakin baik karena Indonesia memiliki target sekaligus tantangan yang besar untuk diraih.
"Dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar. Target-target kita besar," kata Habiburokhman.
Meski begitu, dia mengeklaim ide itu muncul bukan untuk mengakomodasi kepentingan partai politik pendukung Prabowo. Wakil Ketua Komisi III DPR ini menekankan bahwa jumlah kementerian yang banyak semestinya tidak lantas diasosiasikan sebagai ajang mengakomodasi kepentingan politik. (Ant/Z-11)
Saat ini sudah dibangun lebih dari 30 embung di IKN yang akan memiliki fungsi utama untuk konservasi air.
PEMBENTUKAN Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 membuka kembali wacana pembentukan kementerian haji.
Di bidang infrastruktur masih banyak jalan yang menghambat untuk masuk atau keluarnya hasil pertanian, sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengeklaim frasa tambahan dalam revisi UU TNI Yang menyatakan prajurit TNI bisa ditugaskan di kementerian lain sudah sesuai perundang undangan yang ada.
Baleg DPR memastikan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara jadi RUU inisiatif DPR atau akan dibawa ke rapat paripurna.
DPR RI harus menentukan batas maksimal penambahan jumlah kementerian. Menurut Ujang, batas maksimal itu penting agar tidak dijadikan celah untuk membuat kabinet jumbo tetapi tidak efektif.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penyelenggaraan sidang kabinet perdana di Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah isu yang menyebut akan ada perombakan atau reshuffle Menteri di Kabinet Indonesia Maju di IKN
PRESIDEN PKS mengungkap keinginannya untuk diajak ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
NILAI tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Senin (22/7) ditutup melemah di tengah pasar tunggu kabinet tim ekonomi pemerintahan baru.
Gibran Rakabuming Raka menyebut hingga saat ini masih mencari figur terbaik untuk mengisi kabinet untuk pemerintahan ke depan bersama presiden terpilih Prabowo Subianto.
Sebelum membentuk kabinet gemuk, Prabowo Subianto diminta untuk bisa menelisik kemampuan dan persoalan yang ada di sistem kementerian/lembaga di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved