Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Ide presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk Presidential Club dinilai memiliki banyak fungsi sebagai sebuah forum yang diisi para mantan presiden. Selain soal, sebagai wadah berdiskusi mengenai masalah kebangsaan, forum itu dinilai sebagai misi khusus Prabowo mendamaikan hubungan kurang baik antarpresiden terdahulu.
Hal itu disampaikan Pengamat politik dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (4/5). Lili mengatakan Prabowo memiliki hubungan baik dengan para pendahulunya.
Namun, ada hubungan kurang baik antarpresiden lainnya. Misalnya, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih yang 'perang dingin' dalam sejumlah pertemuan. Teranyar, hubungan Joko Widodo dan Megawati juga memanas di Pilpres 2024.
Baca juga : Forum Presidential Club Bisa Jaga Kelanjutan Program Strategis Pemerintah
"Saya kira bisa juga sebagai wadah silaturahmi, untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan antara mantan presiden," kata Lili.
Dengan adanya forum tersebut, selain hubungan di antara mereka bisa semakin cair, sejumlah masalah pelik kenegaraan diharapkan juga dapat diselesaikan melalui jalur informal. Menurut Lili, sekeras apa pun perdebatan mengenai sebuah persoalan, sebaiknya hal itu tetap dibicarakan melalui pertemuan informal dengan tetap menjaga silaturahmi bersama.
"Sebagai sebuah wadah diskusi tentang masalah kenegaraan dan kebangsaan sah-sah saja. Asal wadah tersebut tidak dalam bentuk formal sebagai bagian dari organ pemerintahan," jelasnya.
Baca juga : Demokrat: Forum Khusus Presiden Serupa dengan Mimpi SBY
Lili menilai Presidential Club sebenarnya tak memiliki urgensi cukup tinggi. Namun di sisi lain, forum itu juga tidak masalah atau wajar saja bila dibentuk. "Wadah tersebut jangan sebagai alat kooptasi dan legitimasi utk kebijakan-kebijakan yang kontroversial dan merugikan rakyat. Wadah tersebut digunakan betul-betul untuk kemajuan bangsa dan memajukan kesejahteraan serta memperkuat demokrasi," jelasnya.
Sementara itu, juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Presidential Club sebagai forum agar para pemimpin terdahulu dapat bertemu secara rutin. Prabowo, kata dia, menginginkan para pemimpin di Indonesia bisa guyub untuk memajukan sebuah bangsa.
"Pak Prabowo berharap sebagai bangsa besar para pemimpinnya kompak, rukun, guyub memikirkan dan bekerja untuk kepentingan rakyat banyak, terlepas dari perbedaan pandangan politik dan sikap politik," kata Dahnil. (Z-11)
SBY siap duduk bersama dengan Megawati Soekarnoputri membahas masalah kebangsaan melalui Presidential Club.
KETUA Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyambut baik soal wacana presiden terpilih Prabowo Subianto yang berencana membuat perkumpulan presiden terdahulu atau Presidential Club.
Presidential Club adalah gagasan awal untuk mewujudkan silaturahmi antara presiden terdahulu
POLITIKUS PDI Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno merespons wacana Presidential Club diformalkan layaknya Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
Rencana pembentukan presidential club dinilai baik untuk keberlanjutan pembangunan
Diyakini akan muncul gagasan yang dibutuhkan bangsa dari Presidential Club.
WACANA perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) semakin kuat digaungkan.
Staf khusus Pj Bupati Kudus bidang strategi dan komunikasi Munawir Aziz resmi dipecat dari jabatannya. Keputusan ini diambil setelah diketahui Ia ikut bertemu Presiden Israel
Jusuf Kalla (JK), Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, memberikan tanggapannya terkait pertemuan lima nahdliyin dengan Presiden Israel, Isaac Herzog.
BPS mencatat penurunan IPAK dan menunjukkan masyarakat makin permisif terhadap korupsi. KPK menilai solusi jangka pendek yakni perlunya presiden menyatakan Indonesia darurat korupsi
Organisasi PPIR sendiri adalah rumah bagi para purnawirawan TNI yang sepaham dengan visi Prabowo dalam memajukan bangsa dan negara.
Perubahan nomenklatur yang tertuang dalam Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dipertanyakan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved