Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MUHAMMADIYAH akan tetap bersikap independen dan netral dalam menghadapi situasi politik pascakeputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil Pemilu 2024. Ia pun mengingatkan agar segala dinamika yang dilakukan oleh para aktor politik harus tetap mematuhi hukum dan ketentuan yang sudah ditetapkan.
"Apapun proses politik yang dilakukan oleh partai politik mana pun, menurut saya, silakan saja, selama tetap berpegang kepada koridor hukum serta ketentuan dan mekanisme yang berlaku," terang Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir dalam Silaturahmi Idul Fitri 1445 H Keluarga Besar Muhammadiyah pada Minggu (28/4) yang bertempat di gedung Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Minggu (28/4).
Ia juga mengingatkan, semangat yang dilandaskan ialah mempersatukan dan memajukan bangsa. "Ini juga menjadi momentum kita bersama untuk berintrospeksi bahwa segala kekeliruan, baik selama Pemilu kemarin maupun kehidupan berbangsa, kemungkinan karena keterlibatan secara kolektif," ujar Haedar.
Baca juga : Lima Poin Pernyataan PP Muhammadiyah terkait Pemilu 2024
Ia juga berpesan agar pemerintah dapat terus melakukan prinsip checks and balances demi terciptanya proses saling mengontrol satu sama lain. Dengan cara itu, kekuasaan tidak terpusat hanya di satu lembaga.
Bentuk pengawasan pun dapat dilakukan oleh lapisan masyarakat, termasuk oleh Muhammadiyah. Menurut Haedar, Muhammadiyah selama ini telah rutin memberikan saran maupun kritik atas berbagai isu bangsa.
"Prinsip checks and balances ini sangat diperlukan. Karenanya, siapa pun sebaiknya memang tidak boleh bersikap antikritik," lanjut dia.
Baca juga : Haedar Nashir Ajak Semua Pihak Menghormati Pilihan Rakyat
Selama ini, Muhammadiyah selalu mendukung dan membantu terhadap hal-hal positif dan konstruktif, tetapi juga memberikan kritik atas hal-hal yang dirasa kurang pas. Kritik yang disampaikan oleh Muhammadiyah, lanjut dia, tetap berada dalam koridornya sebagai organisasi masyarakat berbasis keagamaan dan kemasyarakatan.
Guru besar UMY di bidang Sosiologi itu memandang perbedaan preferensi politik saat Pemilu sebagai hal yang wajar di kalangan masyarakat, termasuk di Muhammadiyah. Agenda silaturahmi ini dianggap menjadi momentum untuk melupakan hal tersebut serta terus berproses ke depan. Ia berharap agar setelah ini dapat tercipta hubungan yang semakin baik antarsesama.
"Semangat dalam menyambung tali silaturahmi itu berada dalam curahan rahmat dan kasih sayang Allah. Perbaikilah hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia, karena dengan menyambung silaturahmi kepada sesama," kata dia.
Dengan cara itu, ia meyakini Allah akan menyambung silaturahmi kepada orang tersebut. "Apapun perbedaan pilihan yang terjadi sebelumnya di masyarakat harus segera dicairkan agar kita dapat terus melihat ke depan untuk membenahi bangsa dan negara ini," pungkas Haedar. (Z-2)
Muhammadiyah berkomitmen menjalankan izin tambang sesuai amar makruf nahi munkar secara elegan dan bermartabat sesuai kepribadian Muhammadiyah.
Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menjelaskan bahwa PP Muhammadiyah telah mengkaji selama lebih dari dua bulan untuk menentukan sikap terkait dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Peran penting Muhammadiyah akan terus dimaksimalkan sebagai bukti bahwa gerakan Islam ini hadir untuk Islam yang berkemajuan, rahmatan lil alamin, dan pro pada kehidupan
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir, menekankan pentingnya menjadikan harta dan kekuasaan sebagai amal shaleh.
Selain kaku dalam menyikapi budaya lokal, Muhammadiyah juga tak lentur dalam berhubungan dengan umat beragama yang berbeda.
RSIJ Sukapura merupakan fasilitas kesehatan dengan kapasitas 185 bed, layanan IGD, rawat inap, rawat jalan, hemodialisis, dan bank darah.
KETUA Pimpinan Pusat Organisasi Islam Muhammadiyah Anwar Abbas mengimbau masyarakat internasional untuk mengutuk Israel atas pembunuhan yang mereka lakukan terhadap Ismail Haniyeh.
ISLAM berkemajuan dalam tulisan ini mengacu pada Risalah Islam Berkemajuan (RIB) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang disahkan dalam Muktamar Ke-48 Muhammadiyah di Surakarta.
KUALITAS demokrasi di Indonesia merosot cukup drastis, salah satunya karena kecenderungan intervensi terhadap gerakan islamisme di Indonesia.
PARTAI Amanat Nasional (PAN) mengapresiasi dan menghormati keputusan PP Muhammadiyah yang siap mengelola tambang yang diberikan pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved