Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) meluncurkan pembentukan panitia ad hoc pemilihan kecamatan untuk pemilihan kepala daerah di seluruh wilayah, Selasa (23/4). Agenda tersebut sekaligus membuka pendaftaran bagi para anggota panitia Pilkada diseluruh daerah.
Acara peluncuran berlokasi di Kantor KPU Kota Depok, Kota Depok, Jawa Barat dan dihadiri Komisioner KPU Pusat Persadaan Harapan dan Ketua KPU Jawa Barat Ummi Wahyuni.
Dalam sambutannya, Ummi menyampaikan salah satu alasan acara digelar di Kota Depok karena Kota Depok merupakan salah satu kawasan strategis yang berdekatan dengan Jakarta.
Baca juga : Pascalebaran, KPU Kumpulkan Jajaran Bahas Regulasi Pencalonan Kepala Daerah
"Kota Depok adalah salah satu dari 27 kabupaten kota di jawa barat yang menjadi salah satu wilayah yang berdekatan dengan Jakarta. Jadi semangat bagi kami, KPU provinsi Jawa Barat kalau hari ini launching badan ad hoc ini ada di salah satu wilayah di Jawa Barat. Di Jawa Barat, jumlah penyelenggara mencapai 1,3 juta," kata Ummi.
Sementara itu, Komisioner KPU Pusat Parsadaan Harapan menjelaskan, pembentukan ad hoc panitia Plkada ini akan dimulai di tingkat Kecamatan, selanjutan pada tingkat desa dan kelurahan.
"Hari ini, tanggal 23 April KPU secara nasional memulai proses pembentukan ad hoc penyelenggaraan pilkada, kita mulai di tingkat kecamatan. Kita membentuk panitia pemilihan kecamatan di 7.277 kecamatan dengan merekrut personel sebanyak 36.385 orang di seluruh Indonesia," kata Parsadaan.
Baca juga : Belum Ada Tokoh Potensial Maju di Pilkada Depok 2024
Menurut Parsadaan, nanti secara berjenjang akan dibentuk formasi di tingkat desa dan kelurahan dalam hal ini adalah teman-teman TPS dan seterusnya. Jadwal pemutakhiran untuk Pilkada Serentak dimulai pada Juni.
"Pendaftarannya bisa melalui SIAKBA, bisa juga kemudian jika ada masalah terkait dengan jaringan, sinyal dan sistem yang ada di seluruh Indonesia di daerah-daerah tertentu karena kita mengetahui tidak semua wilayah di Indonesia ini memiliki jangkauan sinyal yang selalu dalam kondisi baik, maka ini bisa langsung pendaftaran dilakukan ke KPU Kabupaten Kota setempat," kata dia.
"Karena memang dua cara ini yang kita lakukan agar bisa mendapatkan menjaring potensi-potensi terbaik di seluruh Indonesia untuk menjadi anggota panitia pemilihan kecamatan di tingkat kecamatan," sambungnya. (Z-6)
Ketua DPD Perindo Palu, Andono Wibisono mengatakan, penyerahan B.1-KWK dilakukan DPP dalam forum Mukernas.
Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) merilis hasil survei terkait peta elektoral Pilkada Kabupaten Lombok Timur 2024. Elektabilitas M. Syamsul Luthfi menempati urutan tertinggi.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa hanya ada dua pasangan calon (paslon) yang akan bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
PEMERINTAH seharusnya menekankan netralitas di pilkada tidak hanya pada penyelenggara pemilu tapi juga kepada aparatur dan pemerintah daerah serta seluruh penjabatnya.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Perhelatan Pilkada Serentak 2024 diharapkan mampu menghasilkan pemimpin yang merakyat
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa hakim konstitusi Anwar Usman tidak akan terlibat dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah.
Kader harus terus melakukan konsolidasi mulai dari tingkat ranting hingga wilayah demi terciptanya soliditas yang kuat.
Kota Medan yang saat ini dipimpin menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution masih memiliki 'utang' ke KPU Kota Medan dan Bawaslu Kota Medan sebesar Rp49,3 miliar dan Rp15,27 miliar.
Pembukaan ulang pendaftaran calon perseorangan didasarkan pada prinsip penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang adil.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved