Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-Rebiro) Abdullah Azwar Anas menyampaikan aparatur sipil negara (ASN) sudah harus mulai bersiap diri untuk pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Azwar menyebut pemindahan khusus ASN akan dilakukan secara bertahap mulai bulan September 2024.
“Pemindahan tadinya bulan Juli ke IKN. Maka, Juli sebagian nanti ada yang pindah, termasuk ASN. Karena Agustus nanti ada upacara di IKN, untuk upacara itu support systemnya sangat besar. Ada ribuan orang yang akan datang, bermalam dan seterusnya. Maka, kami mendapatkan arahan dari istana, pemindahan bertahap, tetapi ASN pindah setelah Agustus, setelah upacara,” kata Azwar saat konferensi pers di Gedung Kominfo, Jakarta, Rabu (17/4).
Azwar mengatakan upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Indonesia akan dilakukan di IKN sesuai dengan arahan presiden sebelumnya. Karena itu, ada beberapa kementerian yang harus tiba lebih dulu di IKN beserta dengan ASN di bawah kementerian tersebut.
Baca juga : Keluarga ASN yang Pindah ke IKN bakal Dapat Insentif
“Karena upacara itu akan dipakai seluruh peserta upacara di IKN, itu memerlukan apartemen, penginapan yang cukup banyak. Sehingga pemindahan ASN (secara khusus) ini setelah Agustus, insyaAllah September pindah,” imbuh Azwar.
Azwar juga menyampaikan pemindahan itu bertahap dan berdasarkan prioritas. Untuk Prioritas I, ada 179 eselon 1 di 38 kementerian dan lembaga (K/L).
Mulai dari Setjen DPR, Setjen DPD, Setjen MPR, Setjen BPK, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, Kemenhan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kemenkum HAM, Kemenkeu, Kementerian PUPR, Keenterian PPN/Bappenas, Kementerian PANRB, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Setneg, KLHK, Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kominfo, Sekeretariat Kabinet, BMKG, Bapanas, BPIP dan BIN. (Z-3)
Menpan-Rebiro Abdullah Azwar Anas mengatakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) segera rampung. Kemenpan-Rebiro telah melakukan uji publik.
Pada 38 kementerian/lembaga yang akan pindah, jumlah masing-masing eselon I akan berbeda-beda.
Azwar tidak membeberkan alasan kementerianya tidak menggunakan PDNS. Ia hanya menyebut telah memiliki sistem pencandangan atau back up data.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) sepakat dengan revisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Sehingga jumlah kabinet pada pemerintahan ke depan tidak dibatasi.
Menpan-RB Abdullah Azwar Anas, mengumumkan adanya tunjangan khusus bagi ASN yang pindah lebih dulu ke IKN Nusantara.
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Aeron Randi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
Keterlibatan elite birokrasi yang memegang jabatan strategis di daerah berpotensi memicu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada 2024.
PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada awal Juni yang lalu.
Ada sanksi yang menanti jika ASN Kota Bandung melanggar aturan netralitas dalam Pilkada 2024.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved