Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BARESKRIM Polri mengungkap kasus kecurangan penjualan bahan bakar minyak (BBM) di beberapa wilayah Indonesia. Total ada 17 kasus penyalahgunaan BBM sejak Januari 2024, di antaranya yang dilakukan SPBU nakal dengan memodifikasi dispenser dan mencampur BBM dengan air.
"Sejak Januari sampai saat ini ada 17 kasus, termasuk ini terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh pengelola SPBU sehingga merugikan masyarakat," kata Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtitipidter) Bareskrim Polri Brigjen Nunung Syaifudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 28 Maret 2024
Nunung mengatakan penyelewengan BBM ini melibatkan pengelola SPBU. Ada puluhan orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Baca juga : Komisi VII DPR Minta Pengelola SPBU Nakal yang Modifikasi Dispenser BBM Dipidana
"Ini dari bulan Januari 2024 kemarin dengan jumlah tersangka ada 67," ujar Nunung.
Nunung mengatakan penyimpangan BBM ini melibatkan sejumlah tersangka yang merupakan operator hingga pengelola SPBU. Namun, dia belum merinci identitas masing-masing tersangka tersebut.
"Ini mulai dari operatornya, kemudian pengelola termasuk manajernya," ungkap jenderal bintang satu itu.
Kecurangan BBM ini telah merugikan konsumen. Para tersangka dijerat Undang-Undang (UU) RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Minyak dan Gas Bumi serta UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
(Z-9)
Dari rekaman CCTV nantinya, polisi akan mendalami pemilik kendaraan hingga pengemudinya saat kejadian. Adapun pelaku, kata Haris, mulanya mengisi bensin senilai Rp 300 ribu.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah tidak terburu-buru membuat keputusan pembatasan distribusi BBM bersubsidi.
KPK didorong mengawasi ketat program digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Jangan sampai terjadi kebocoran dalam program yang telah dijalankan sejak 2020 itu.
Pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi Pertalite bulan depan sesuai arahan pemerintah pusat
KELANGKAAN bahan bakar minyak (BBM) terus terjadi di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sejak empat hari terakhir. Krisis BBM ini berdampak pada aktivitas pariwisata.
Pertamina memertimbangkan menurunkan harga jual BBM umum awal Juli 2024 seperti yang dilakukan beberapa operator SPBU swasta. Hal itu dilakukan karena acuan harga BBM di MOPS sejak Mei
POLRESTA Sidoarjo bersama UPT Metrologi Legal Kabupaten Sidoarjo dan PT Pertamina Patra Niaga Rayon 3 melakukan pengecekan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Taman, Rabu (3/4).
ANGGOTA Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan memproses kasus modifikasi dispenser BBM yang dilakukan pihak SPBU nakal.
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel mengapresiasi Polda Bangka Belitung atas temuan penyalagunaan BBM subsidi jenis Pertalite sebanyak 2,5 ton.
Pertamina dan aparat penegak hukum berhasil mengungkap 32 kasus pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi hingga Oktober 2023 untuk wilayah Jatimbalinus.
Tercatat sepanjang awal tahun hingga Oktober 2023, sekurangnya volume penyalahgunaan BBM subsidi yang ditangani pihak kepolisian mencapai 199.250 liter.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved