Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PIHAK kepolisian mulai membubarkan massa aksi yang masih bertahan di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/3).
Berdasarkan pantauan di lokasi pada pukul 22.50 WIB, Kapolres Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengimbau agar seluruh massa aksi untuk meninggalkan lokasi.
“Perlu kami informasikan bahwa kegiatan pada malam hari ini di dalam KPU sudah selesai. Kami sudah memberikan toleransi kepada ibu untuk menanti kegiatan yang berlangsung di KPU,” kata Susatyo, Rabu (20/3).
Baca juga : Polres Simalungun Cek Gudang Logistik Pemilu
Susatyo mengatakan, imbauan untuk meninggalkan lokasi tersebut dilakukan karena ruas jalan yang berada di sekitaran Kantor KPU akan kembali dibuka untuk dapat digunakan masyarakat.
“Kami imbau kepada bapak ibu untuk bisa meninggalkan area di depan KPU ini. Karena tidak lama lagi ruas jalan akan segera kami buka agar warga Jakarta bisa kembali menggunakan ruas jalan di depan KPU ini,” ujarnya.
Sementara di lokasi, sejumlah massa aksi juga perlahan meninggalkan lokasi. Namun, ada juga massa aksi yang tidak terima dan meninggalkan lokasi dengan penuh kekecewaan atas hasil dari Pemilu 2024 tersebut. (Fik/Z-7)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Serorang residivis babak belur dihajar massa setelah terpergok mencuri sepeda motor. Kepolisian mengamankan pelaku ke Mapolres Brebes.
POLRI mengantisipasi aksi massa usai pengumuman hasil Pemilu 2024 yang akan diumumkan KPU pada Rabu, 20 Maret 2024, malam.
AKADEMISI Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengkritik keras tingkah pemerintah yang disebut sudah merusak demokrasi.
POLISI mengambil tindakan untuk membubarkan massa demo Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang memblokade ruas Tol Dalam Kota, tepatnya di depan gedung DPR/MPR.
Aksi serentak mahasiswa 11 Januari lalu, membuktikan ada puluhan ribu mahasiswa yang memiliki kegelisahaan yang sama terhadap kondisi bangsa
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved