Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
HILANGNYA tampilan data statistik Sirekap di situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa waktu lalu justru melahirkan polemik baru terkait penghitungan suara pemilu 2024. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bahkan mendapat laporan adanya rekayasa suara yang terjadi saat rekapitulasi tingkat kecamatan dan provinsi.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan pihaknya mendapat laporan ada formulir Model D atau hasil pleno rekapitulasi tingkat kecamatan berubah atau berbeda dari form C1 hasil yang diupload di Sirekap.
"Ini masih dugaan. Padahal C hasil Sirekap tidak bermasalah. dalam uploading-nya apa yang bermasalah. Ini tentu jadi catatan kami," kata Rahmat Bagja dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 secara daring, Rabu (13/3).
Baca juga : Yakini Ada Masalah, Bawaslu Surati KPU Soal Hilangnya Diagram di Sirekap
Bagja menjelaskan, perubahan data itu tidak lepas dari dampak dihentikannya hilangnya tampilan data statistik Sirekap di situs KPU beberapa waktu lalu. Bawaslu sempat meminta KPU menghentikan sementara publikasi Sirekap untuk memperbaiki ketidaksesuaian perolehan suara di TPS dengan yang diunggah di aplikasi Sirekap.
"Ketika itu sudah diperbaiki. Lalu tiga atau lima hari lalu Sirekap dihentikan (data statistik) lagi. Ini ada apa lagi? Ini jadi evaluasi petugas di bawah. Jangan sampai ada pergeseran suara di tingkat kecamatan, kemudian ditutupi di tingkat provinsi dan nasional," kata Bagja.
(Z-9)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
KPU Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (Jabar), melaksanakan penghitungan ulang surat suara Pileg 2024 di empat tempat pemungutan suara (TPS), Kamis (27/6).
Pemungutan suara menggunakan sistem noken perlu dilakukan pembenahan dalam rangka mengurangi potensi munculnya permasalahan pada pemilu ke depan.
KPU RI mengklaim transparansi penyelenggaraan Pemilu 2024 lebih baik ketimbang pemilu sebelumnya. Hal itu disampaikan anggota KPU RI Idham Holik
MK diharap tidak hanya fokus pada sengketa penghitungan hasil perolehan suara pada gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan kontestan Pemilu 2024.
Presiden Jokowi menghargai hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum.
Faktor keamanan yang membayangi proses rekapitulasi di Papua Pegunungan membuat KPU setempat merelokasi lokasi rekapitulasi Pemilu 2024 dari Wamena ke Jayapura.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved