Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2012-2022 Arief Budiman ikut mengomentari soal polemik diagram perolehan suara Pemilu 2024 dalam Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap) yang ditutup KPU. Arief berharap diagram itu kembali ditampilkan.
"Jadi, mudah-mudahan diagram batang, diagram lingkaran itu segera ditampilkan kembali," kata Arief dalam webinar bertema Evaluasi Pemilu Serentak 2024: Jujur dan adil? pada Sabtu (9/3).
Arief mulanya membahas soal rekapitulasi berjenjang dan Sirekap yang banyak catatan dari berbagai pihak. Dia berharap permasalahan ini dapat segera diselesaikan.
Baca juga : Transparansi dan Akuntabilitas KPU Dipertanyakan
"Tapi, satu yang saya sampaikan ke teman-teman KPU transparansi harus tetap dijaga, harus tetap ditampilkan," ujar Arief.
Menurut Arief, Sirekap pada 2014 dan 2019 dinamai Situng atau Sistem Informasi Penghitungan. Maka, yang ditampilkan adalah hasil-hasil penghitungan. Arief menyebut hasil penghitungan itu hanya di tempat pemungutan suara (TPS).
"Formulir C-Plano dulu namanya, formulir C1-Plano. Kalau sekarang namanya formulir C-Hasil. Nah, setelah 2014 dan 2019 maka kita berpikir lho publik juga harus diberi data rekapannya supaya gampang mereka melihat hasil pemilu," ungkap Arief.
Baca juga : Demokrasi Terancam Jatuh ke Tirani
Dia menceritakan Situng pada 2019 yang rekapannya diinput secara manual itu juga sempat dikritik banyak orang. Sebab, ada kesalahan input. Walau, kata Arief, dalam catatannya dari 800 ribu lebih TPS itu, kesalahan input banyak terjadi di 369 TPS dan sudah diperbaiki.
"Tahun 2020 kenapa kita sebut Sirekap. Karena hasil foto di TPS itu langsung direkap secara elektronik dan langsung bisa dilihat oleh publik hasil rekapitulasi nya," terang dia.
Kemudian, Pemilu 2024 menggunakan Sirekap melanjutkan apa yang telah dikerjakan Tahun 2020. Arief menekankan Sirekap itu bukan barang baru. Maka itu, kata dia, seharusnya Sirekap Tahun 2024 ini bisa menyempurnakan apa yang pernah dikerjakan Tahun 2020.
"Karena namanya Sirekap sistem informasi rekapitulasi maka menurut saya tampilan hasil rekapitulasi itu lah tujuannya direkap sudah bergerak menjadi Situng menjadi Sirekap," jelas eks Ketua KPU yang kini menjadi komisaris di anak perusahaan PT PLN (Persero) yaitu PT Indonesia Power itu. (Medcom/Z-6)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved