Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) menyoroti sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kerap menggunakan anggaran untuk kebijakan yang tidak penting. Langkah itu dinilai bisa menyusahkan pemerintahan berikutnya.
“Siapapun pemerintahannya, tidak mudah memerintah Indonesia pada masa pemerintahan yang akan datang. Kenapa? Karena pemerintah sekarang telah menghabiskan segala sumber dana untuk sesuatu hal hal yg kadang kadang tidak efisien, tidak prinsip,” kata Kalla dalam diskusi politik di Universitas Indonesia (UI), Depok, Kamis, 7 Maret 2024.
Kalla menyebut pemborosan yang kerap dilakukan Jokowi berupa pembangunan infrastruktur, salah satunya jalan tol. Dia mengamini infrastruktur memang dibutuhkan oleh masyarakat.
Baca juga : Civitas Akademika Kritik Presiden Jokowi, JK: Itu Dari Hati Nurani
Namun, dia menyebut pembangunan Jokowi tidak bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Hanya segelintir orang yang menikmati jalan tol yang dibangun era Jokowi.
“Jadi ada baik buruknya juga suatu pembangunan itu. Baik untuk yang punya mobil, tidak baik untuk yang jalan kaki,” ujar Kalla.
Kebijakan pembangunan era Jokowi ini yang dinilai akan menyusahkan pemerintahan berikutnya. Kepala Negara sekarang juga dinilai tidak terlalu mementingkan perkembangan ekonomi di Indonesia.
“Kalau ekonomi, semua kena. Kalau harga beras naik, semua akan kena. Kalau harga ini naik, inflasi tinggi, semua kena. Tentu ada juga yang senang, yang punya cash banyak. Tapi secara umum akan kena. Tidak ada lagi masalah oposisi disitu tapi masalah rakyat keseluruhan,” tutur JK.
(Z-9)
Ia menjelaskan, gagasan otonomi daerah mulai dirintis pada penghujung masa pemerintahan Soeharto.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Jusuf Kalla terkait peran politiknya bagi Jokowi. Gibran sebut JK sebagai idola dan mentor
PRESIDEN ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla soal jasanya mengantarkan Jokowi menjadi presiden.
POLEMIK terkait ijazah palsu Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 RI dinilai belum akan mereda dalam waktu dekat meskipun sudah ada jalur hukum
POLDA Metro Jaya menghentikan penyidikan terhadap tiga orang tersangka terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi setuju dengan langkah Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar yang menuduhnya mendanai Roy Surya dkk soal kasus ijazah palsu
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi dan SBY di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini mengikuti silaturahmi sebelumnya dengan Megawati.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved