Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) meminta semua pihak untuk tetap saling menghormati serta memberi ruang kritis terhadap jalannya proses rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang oleh KPU.
Dalam Tausiyah Kebangsaan tersebut, MUI mengapresiasi penyelenggaraan Pemilu 2024 yang telah berjalan sesuai tahapan-tahapan yang telah ditetapkan.
MUI berharap penyelenggaraan Pemilu berjalan dengan demokratis, jurdil, luber, dialogis, damai, dan bermartabat. MUI juga mendorong KPU, Bawaslu, hingga DKPP RI untuk menegakkan prinsip-prinsip akuntabilitas, profesional, dan transparansi dalam proses penghitungan suara.
Baca juga : KPU Pekalongan Hentikan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu di Kecamatan
"Sehingga segala bentuk potensi kecurangan dapat diselesaikan sesuai perintah undang-undang dan regulasi yang telah ditetapkan," tulis Tausiyah Kebangsaan tersebut seperti dilansir dari Antara, Kamis (22/2).
Bagi pihak-pihak yang dianggap merasa dirugikan dalam kontestasi pemilu untuk menyampaikan aspirasinya dengan mekanisme yang konstitusional dan menjaga ketentraman politik.
Menghormati semua upaya konstitusional oleh masing-masih pihak pascapemungutan suara sebagai bentuk terselenggaranya jaminan mekanisme demokratis yang bermartabat.
Di samping itu, MUI juga mengajak semua pihak pascapemilu ini untuk kembali memperkuat konsolidasi nasional, persaudaraan, membangun bersama untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
"Meminta kepada presiden dan wakil presiden terpilih untuk menjamin kebebasan beragama dan menjadikan nilai-nilai luhur agama sebagai kaedah penuntun dan pemandu dalam kebijakan pembangunan nasional untuk mewujudkan kemaslahatan publik," tutup Tausiyah Kebangsaan itu. (Z-6)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) rampung melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pileg DPD 2024 daerah pemilihan Sumatera Barat.
KPU membantah dalil Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait perpindahan suara ke Partai Garuda di daerah pemilihan Jawa Barat
MK menyoroti pemecatan 13 panitia pemilihan distrik (PPD) di Papua Tengah pada Pemilu 2024. Pemecatan itu disebut karena ada tindakan menghambat proses rekapitulasi suara
KPU RI mengklaim transparansi penyelenggaraan Pemilu 2024 lebih baik ketimbang pemilu sebelumnya. Hal itu disampaikan anggota KPU RI Idham Holik
Presiden Jokowi menghargai hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum.
Sebelumnya, Hasyim sudah membacakan berita acara soal hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved