Wacana Hak Angket dan Interpelasi Kecurangan Pemilu, Ini Sikap Partai Demokrat

KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau biasa disapa AHY menanggapi rencana pengajuan hak Interpelasi terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. Hak interpelasi adalah untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis. 

AHY menyampaikan isu kecurangan pemilu selalu ada setiap tahun politik. Ia mengajak semua pihak untuk rekonsiliasi.

"Yang jelas kita tidak usah prejudice (berprasangka) soal kecurangan dan sebagainya Saya tahu ini adalah bagian ekspresi dari berbagai kalangan pascapenghitungan suara. Itu wajar," ujar AHY seusai dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2).

Baca juga : Soal Hak Angket, PPP Masih Fokus Jaga Suara di Dapil

Dengan masuknya AHY dalam kabinet, Partai Demokrat kini bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju setelah menjadi oposisi selama sembilan tahun.

AHY lebih jauh menuturkan saat ini perhitungan dan rekapitulasi suara pemilu 2024 masih berlangsung. Namun, menurutnya pemenang pemilu sudah dapat diperkirakan. 

"Walaupun kita menghormati secara formal sampai dengan tuntas, tetapi yang jelas kita justru harus move on. Lima tahun, sepuluh ke depan ini banyak tantangan dan komplikasinya. Oleh karena itu, saatnya kita harus membangun kembali rekonsiliasi bangsa dan kita berikan ruang demokrasi," imbuh AHY.

Baca juga : Eks Hakim MK : Hak Angket Bisa Gali Ketidaknetralan Jokowi di Pemilu 2024

Ia menambahkan. apabila ada pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu 2024, ada mekanisme yang bisa ditempuh. Partai Demokrat, ujarnya, tidak ingin terlibat didalamnya.

"Kalau ada yang tidak puas ada mekanismenya silakan, itu hak warga negara, hak partai politik—tetapi saya tidak ingin terjebak kita terlalu carut marut dalam isu-isu semacam itu karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan," paparnya.

Seperti diberitakan, Ganjar Pranowo mengajak partai-partai di luar koalisi pengusung Prabowo-Gibran, agar mengajukan hak angket ataupun hak interpelasi. Jika disatukan, akan terpenuhi 50% dari suara partai untuk mengusulkannya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Partai Demokrat, sambung AHY, akan bijak menggunakan suara di parlemen, formal maupun informal. AHY menegaskan Partai Demokrat akan mengawal pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin hingga selesai pada 2024, termasuk menyelesaikan tugasnya sebagai Menteri ATR.

"Yang jelas kami tidak ingin terjebak dalam isu-isu yang mengganggu konsentrasi pemerintah. Demokrat hari ini bersama pemerintah, ada dalam pemerintah, jadi jelas kami biasanya disiplin sesuai dengan kebijakan partai," ucapnya. (Z-5)