Hak Angket Kecurangan Pemilu Dinilai Bakal Sulit Terealisasi

PENGAMAT politik Lili Romli menilai usulan hak angket kecurangan pemilu akan sulit direalisasikan. Pasalnya, hal itu berkaitan dengan kekuatan politik di parlemen yang saat ini masih dikuasai koalisi partai politik pendukung pemerintah.

"Saya kira agak susah karena itu terkait dengan kekuatan politik di DPR apakah mereka akan setuju dengan usul tersebut. Bisa saja jika partai pengusung 01 dan 03 bergabung, usul tersebut dapat terealisasi," ujarnya kepada Media Indonesia, Selasa (20/2).

"Tapi persoalannya apa semuanya akan bergabung, ini yang menjadi persoalan. Apalagi NasDem, ketumnya sudah bertemu dengan Presiden Jokowi," sambungnya.

Persoalan lain, kata Lili, akan muncul perdebatan tentang haruskah menggunaan hak angket. Mengingat hak itu terkait dengan penyelidikan terhadap pelaksanaan UU atau kebijakan yang berkaitan dengan hal-hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

"Persoalan muncul siapa yang akan menjadi objek penyelidikan tersebut, pemerintah atau penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu)," kata dia.

"Tapi kalau hak angket itu digunakan atas dugaan abuse of power presiden terkait dengan pilpres untuk paslon tertentu, bisa menggunakan hak tersebut," tambahnya.

Sebelumnya, capres paslon 03 Ganjar Pranowo mendorong dilakukan hak angket kecurangan pemilu. Hal itu lantaran banyaknya dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi baik di tahapan awal maupun pada saat pemilihan. (Z-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Ghani Nurcahyadi