Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Dewan Adat Papua Tengah Wolter Belau mengingatkan penyelenggara Pemilu untuk memberikan prioritas pada putra atau putri asli Papua khususnya Wilayah Adat Meepago dalam penentuan kursi DPR RI dan DPD RI dari Dapil Papua Tengah. Diketahui Papua Tengah memiliki jatah 3 kursi untuk DPR RI dan 4 kursi untuk DPD RI.
"Kami mengingatkan KPU agar memberi prioritas pada Putra Asli Papua untuk posisi kursi DPR RI dari Papua Tengah dan juga DPD RI. Bagaimana pun agenda pemekaran itu salah satunya adalah amanat untuk mengedepankan kepentingan Orang Asli Papua termasuk juga dalam bidang politik," ungkap Belau dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (19/2).
Dikatakan Belau, Pemilihan 2024 ini adalah pemilihan pertama kali untuk daerah pemekaran baru Provinsi Papua Tengah. Lebih dari itu, sesuai semangat UU Otsus dan tujuan pemekaran daerah, salah satunya adalah memberi kesempatan dan prioritas utama pada Anak Asli Papua untuk duduk pada jabatan publik termasuk DPR RI dan DPD RI. Apalagi kata dia, Provinsi Papua Tengah membutuhkan putra asli terbaik dari daerah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat di tingkat nasional.
Baca juga : DPR, DPD dan Pemerintah Setujui Pembentukan 3 Provinsi Baru di Papua
"Dan mereka adalah putra terbaik asli Papua yang mampu menyuarakan kepentingan rakyat Papua Tengah. Lagipula mereka yang lebih paham apa yang menjadi harapan dan aspirasi masyarakat ketimbang saudara-saudara dari luar Papua," jelasnya.
Dia mengingatkan pada proses perhitungan suara saat ini dan daerah lain yang akan melakukan pemilihan susulan aspirasi kelompok adat ini harus jadi perhatian.
"Dengan memberikan prioritas bagi putra asli Papua maka di situ keberpihakan negara benar-benar ada. Dan mereka mampu untuk bisa berbicara di level nasional melalui DPR RI maupun DPD RI" pungkas Belau. (Z-8)
Bencana tanah longsor melanda Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Rabu (17/7). Tujuh orang meninggal dunia akibat peristiwa nahas tersebut.
PENJABAT (Pj) Bupati Deiyai Elimelek Edowai meminta seluruh perangkat desa atau kampung di Kabupaten Deiyai memahami dengan baik regulasi tata kelola anggaran desa atau kampung
Individu hiu paus baru ditemukan di area Taman Nasional Teluk Cendrawasih, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Kini jumlah hiu paus terdata di TNTC mencapai 203 individu.
Aparat gabungan TNI-Polri dan Satgas Operasi Damai Cartenz menembak mati Basoka Lawiya, anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Paniai Timur
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) diminta agar tidak asal bicara terkait sengketa PPP dengan Partai Garuda di Mahkamah Konstitusi (MK).
MK menyoroti pemecatan 13 panitia pemilihan distrik (PPD) di Papua Tengah pada Pemilu 2024. Pemecatan itu disebut karena ada tindakan menghambat proses rekapitulasi suara
Peran DPD di parlemen masih tertinggal jauh dibandingkan DPR khususnya pada bidang legislas
Parpol tidak memiliki hak mengintervensi kepemimpinan DPD
PAKAR hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari mengkritik langkah Ketua DPD RI La Nyalla Mataliti. Feri menilai La nyala ingin mengesahkan Tata Tertib (Tatib)
WAKIL Ketua Pansus Tata Tertib Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI, Hasan Basri, mengungkap awal mula ricuh Rapat Paripurna DPD pada Jumat, 12 Juli 2024.
Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman mengantongi perolehan suara di Pemungutan Suara Ulang (PSU) DPD Sumatera Barat (Sumbar).
SIDANG Paripurna DPD RI Masa Sidang V Tahun 2023-2024 yang diwarnai kekisruhan berujung pada kesepakatan harmonisasi bersama dengan panitia perancang undang-undang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved