Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEKJEN Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Kaka Suminta mengatakan audit forensik Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024 itu penting dilakukan untuk menjawab keresahan yang muncul di masyarakat. Akan tetapi, Suminta mendorong agar proses penghitungan suara berjenjang yang bakal menjadi hasil resmi Pemilu 2024 perlu diselamatkan lebih dahulu sebelum audit dilakukan.
"Selamatkan dulu pemilunya, karena ini anomali Sirekap dengan rekapitulasi fisiknya yang jadi hasil resmi. Audit satu hal berbeda ketika penghitungan dan rekapitulasi suara masih ada masalah," kata Suminta saat dihubungi, Senin (19/2).
Dia mencontohkan, di beberapa wilayah ada penghentian rekapitulasi perolehan suara oleh KPU di tingkat kecamatan buntut dari permasalahan yang ada pada Sirekap. Menurutnya, hal bisa berpotensi terjadi penyusupan yang bisa menimbulkan penggelembungan suara.
Baca juga : Kecurangan Pemilu Di Mana-Mana, Bawaslu Desak KPU Perbaiki Sirekap
"Permintaan saya itu penghitungan suara di Sirekap dihentikan dulu, KPU kemudian jelaskan secara terbuka persoalannya secara menyeluruh. Tapi sekarang penghitungan di tingkat kecamatan disetop, saya cek di Purwakarta Jawa Barat ada itu, lalu di Banten. Ini bisa jadi temuan pelanggaran," kata Suminta.
Suminta meminta KPU bisa secara terbuka menjelaskan kesalahan-kesalahan yang muncul baik dari penghitungan melalui Sirekap atau penghitungan berjenjang karena ada perbedaan data suara.
"Pertama bisa saja itu by design atau by accident. Bisa saja itu by design, ada operasi yang masuk untuk itu. Dugaan kan bisa saja tapi harus dibuktikan. Setelah itu baru sambil jalan kita masuk ke auditnya.Kalau audit bisa dilakukan ketika pemilunya selamat dulu, keterbukaan dulu semuanya," kata Suminta. (Mal/Z-7)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved