Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKJEN Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Kaka Suminta mengatakan audit forensik Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024 itu penting dilakukan untuk menjawab keresahan yang muncul di masyarakat. Akan tetapi, Suminta mendorong agar proses penghitungan suara berjenjang yang bakal menjadi hasil resmi Pemilu 2024 perlu diselamatkan lebih dahulu sebelum audit dilakukan.
"Selamatkan dulu pemilunya, karena ini anomali Sirekap dengan rekapitulasi fisiknya yang jadi hasil resmi. Audit satu hal berbeda ketika penghitungan dan rekapitulasi suara masih ada masalah," kata Suminta saat dihubungi, Senin (19/2).
Dia mencontohkan, di beberapa wilayah ada penghentian rekapitulasi perolehan suara oleh KPU di tingkat kecamatan buntut dari permasalahan yang ada pada Sirekap. Menurutnya, hal bisa berpotensi terjadi penyusupan yang bisa menimbulkan penggelembungan suara.
Baca juga : Kecurangan Pemilu Di Mana-Mana, Bawaslu Desak KPU Perbaiki Sirekap
"Permintaan saya itu penghitungan suara di Sirekap dihentikan dulu, KPU kemudian jelaskan secara terbuka persoalannya secara menyeluruh. Tapi sekarang penghitungan di tingkat kecamatan disetop, saya cek di Purwakarta Jawa Barat ada itu, lalu di Banten. Ini bisa jadi temuan pelanggaran," kata Suminta.
Suminta meminta KPU bisa secara terbuka menjelaskan kesalahan-kesalahan yang muncul baik dari penghitungan melalui Sirekap atau penghitungan berjenjang karena ada perbedaan data suara.
"Pertama bisa saja itu by design atau by accident. Bisa saja itu by design, ada operasi yang masuk untuk itu. Dugaan kan bisa saja tapi harus dibuktikan. Setelah itu baru sambil jalan kita masuk ke auditnya.Kalau audit bisa dilakukan ketika pemilunya selamat dulu, keterbukaan dulu semuanya," kata Suminta. (Mal/Z-7)
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved