Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia selama penyelenggaraan Pemilu 2024. Uang santunan kepada keluarga korban pun segera disapkan.
"Kami tentunya sangat berduka atas wafatnya badan ad hoc, mereka adalah pejuang demokrasi ya," kata anggota KPU RI Idham Holik, Sabtu (17/2).
Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, Idham mengungkap petugas ad hoc seperti anggota KPPS yang meninggal disebabkan faktor kelelahan. Di samping itu, ada juga informasi yang mengatakan bahwa pemicunya adalah komorbid.
Baca juga : Sirekap Bikin Gaduh lagi, Hasil Pilpres TPS 09 Bungo Pasang Berubah
Namun, ia mengatakan nantinya penjelasan mengenai faktor yang memicu meninggalnya badan ad hoc selama penyelenggaraan Pemilu 2024 bakal disampaikan oleh ahli kesehatan.
Idham kembali mengingatkan, KPU sempat mengajukan usul penghitungan suara lewat dua panel untuk Pemilu 2024 kepada pembentuk undang-undang, yakni DPR dan pemerintah. Namun, usulan itu tidak disetujui lewat rapat konsultasi.
Model dua panel berdasarkan usulan KPU itu dipercaya bakal mengurangi beban kerja petugas KPPS saat proses penghitungan suara. Dengan model tersebut, tujuh petugas KPPS dalam setiap TPS bakal dibagi menjadi dua kelompok untuk menghitung jenis surat suara yang berbeda dalam waktu yang bersamaan.
Baca juga : Keluarga Petugas KPPS yang Meninggal Dapat Santunan Rp36 Juta
Panel A bertugas menghitung surat suara pemilu Presiden-Wakil Presiden dan DPD. Sementara Panel B menghitung surat suara pemilu anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
Menurut Idham, KPU segera menunaikan hak-hak keluarga petugas ad hoc yang meninggal dunia berupa penyerahan santuan. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan, KPU sedang menyiapkan anggaran santunan bagi keluarga korban.
"Untuk penyaluran melalui proses verifikasi dan pembuktian dulu. Misalnya, surat kematian atau surat keterangan dokter atau surat rawat inap," kata Hasyim. (Z-5)
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) memastikan pelayanan untuk para pemilih disabilitas di pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 akan jauh lebih baik dibandingkan pemilihan umum sebelumnya
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan perekrutan lagi kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) jelang penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Legislatif 2024.
SAKSI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau menyebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kehabisan surat suara di tempat pemungutan suara (TPS) 04
REKRUTMEN petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan Pemilu 2024 mendapat sorotan.
Komnas HAM menyoroti beratnya beban kerja sebagai faktor utama meninggalnya petugas pemilu, termasuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), selama penyelenggaraan Pemilu 2024.
KPU menyebut total petugas pemilu 2024 yakni anggota KPPS, PPK, dan PPS yang meninggal dunia sebanyak 181 orang, yang mengalami kecelakaan kerja atau sakit sebanyak 4.770 orang.
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved