Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENELITI Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Kahfi Adlan Hafiz mempertanyakan mengapa ada banyak temuan angka sirekap yang tidak sinkron dengan form C1. Dia juga mempertanyakan apakah faktor ketidaksinkronan itu disengaja atau tidak.
“Kami belum menemukan apakah angka sirekap itu meledak jadi ratusan, padahal melewati jumlah DPT, itu disengaja atau tidak. Kami belum tahu dan belum menemukan bukti juga apakah itu disengaja,” kata Kahfi kepada Media Indonesia, Sabtu (17/2).
“Tetapi kalau bagian dari kerusakan sistem, saya rasa iya ya. Karena sistem Optical Character Recognition (OCR) KPU itu mungkin gagal membaca data ada di dalam form C1 plano,” tambahnya.
Baca juga : Hasil Pemilu Sebenarnya Akan Terlihat dari Penghitungan Manual
Kahfi mendesak agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera membenahi sistem sirekap yang kini kadung menimbulkan gaduh di tengah masyarakat. Sebab, hal itu sangat berdampak pada kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.
“Ini juga bagian dari sarana kedaulatan rakyat, sehingga pemilu ini, termasuk hasilnya, juga harus mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Untuk menjaga itu, maka jagalah kepercayaan publiknya,” ujar Kahfi.
Dia juga mengajak agar masyarakat ikut mengawal pehitungan suara dengan mendokumentasikan seluruh kegiatan dan data yang ada.
Baca juga : KPU Mesti Percepat Hitung Manual
“Kita bisa screenshot atau menangkap layar, misalnya ditemukan ada keanehan dalam konteks jumlah penghitungan. Bisa disimpan, lalu dilaporkan ke platform yang menerima laporan terkait temuan kecurangan dan sebagainya. Mau tidak mau kita harus kerja keras, mengawal, kalau kita mau mendapati hasil pemilu yang murni dan berintegritas,” pungkasnya. (Z-3)
15 pegiat yang berfokus pada isu kepemiluan dan keterwakilan perempuan menyurati Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dalam surat terbuka yang diterima awak media,
DIREKTUR Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati menyebut narasi pewajaran adanya praktik politik dinasti karena Indonesia masih kental akan nilai Asia tidak dapat dibenarkan
Basuki Tjahaja Purnama mendapat 33,2 persen dan Anies Rasyid Baswedan 25,4 persen.
Pilkada 2024 diselenggarakan di tengah political fatigue atau kelelahan politik setelah Pemilu 2024 pada Februari lalu. Jeda waktu yang singkat sejak Pemilu 2024 sampai persiapan Pilkada 2024
WACANA mengodifikasi Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dinilai mendesak.
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) diminta agar tidak asal bicara terkait sengketa PPP dengan Partai Garuda di Mahkamah Konstitusi (MK).
Sebanyak 8 TPS direkomendasikan Bawaslu melakukan pemugutan suara ulang setelah ditemukanĀ ketidaksesuaian antara formulir C dan formulir C salinan saat rekapitulasi.
KPU dan Bawaslu juga perlu memastikan bahwa seluruh dokumen C hasil pemilu 2024 sudah berada di KPU dan Bawaslu kabupaten/kota.
KOMISIONER KPU RI Idham Holik membeberkan alasan pihaknya sempat menghentikan proses rekapitulasi suara manual dan aplikasi Sirekap yang sempat tak update selama 24 jam.
Metode yang digunakan dalam exit poll biasanya dengan mewawancarai responden setelah keluar dari TPS.
Data di ribuan formulir C-1 yang ditemukan itu berbeda dengan hasil perhitungan KPU.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved