Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TIM Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas Amin) sudah mengajukan surat terkait audit sistem teknologi informasi (TI) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun, surat itu tak digubris.
"Dua surat dari Tim Hukum AMIN tidak pernah dijawab, surat kami kepada Bawaslu untuk supaya melakukan audit juga tidak dilakukan dan analisis kami mengkonfirmasi memang ada sistem yang algoritmanya itu sudah dibangun," kata Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN Bambang Widjojanto (BW) di Rumah Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (16/2).
Bambang mengungkapkan, surat yang diajukan sudah dua kali ke KPU dan satu kali ke Bawaslu. Menurut Bambang, audit penting untuk menekan berbagai ancaman terhadap sistem.
Baca juga : Penyelenggaran Pemilu Diminta Manfaatkan IT Untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi
"2019 juga kami mempersoalkan ini. indikasi 10 juta suara hilang itu karena ini nih yang gini-ginian ini dan sekarang ada dijual di web black market," ucap Bambang.
Eks Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyinggung soal kasus data pemilih bocor. Dia menekankan audit sistem TI penting agar tidak mengulang kasus serupa pada setiap momentum pemilu.
"Kita tuh bodoh sekali deh, berulang kali ada pemilihan presiden berulang kali lagi sistemnya tetap bermasalah, begitu pun isu DPT, selalu aja bermasalah," ucap Bambang. (MGN/Z-5)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
PT Bank Negara Indonesia (BNI) berkolaborasi dengan PT Indosat (Indosat Ooredoo Hutchison) dalam upaya meningkatkan layanan finansial dan teknologi informasi.
Ikatan Notaris Indonesia berupaya menjabarkan pemahaman cyber notary kepada khalayak luas, terutama bagi orang-orang menjalani profesi sebagai notaris.
PANGLIMA TNI Jenderal Agus Subiyanto menyebut pihaknya akan mencari prajurit yang ahli dalam information technology (IT) ihwal peretasan data milik Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.
Acara ini diharapkan dapat mendorong pengembangan SDM dan meningkatkan literasi teknologi di Indonesia, khususnya dalam mendukung pencapaian Indonesia Emas.
Studi dari survei baru menemukan bahwa 3 dari 4 TI global optimistis tentang potensi manfaat AI dari peningkatan efisiensi karyawan hingga solusi keamanan siber otomatis.
Adopsi Artificial Intelligence dapat membantu rantai pasok dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan cepat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved