Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTUR Narasi Institute Achmad Nur Hidayat mendorong publik bijak dalam menyikapi hitung cepat atau quick count Pemilu 2024. Jangan sampai masyarakat terlena dengan quick count yang bukan penentu hasil final.
“Respons terbaik dari publik menghadapi dinamika quick count adalah pendekatan yang berinformasi dan kritis,” kata Achmad saat dihubungi, Kamis (15/2).
Achmad mengatakan penting bagi masyarakat untuk memahami metodologi di balik quick count. Termasuk, bagaimana sampel dipilih dan margin of error-nya.
Baca juga : DPR: Survei dan Hitung Cepat saat Pemilu Perlu Ditertibkan
“Masyarakat harus menjaga sikap kritis seperti mempertanyakan sumber dan potensi bias yang mungkin mempengaruhi hasil yang disajikan,” ujar dia.
Menurut Achmad, kesadaran kolektif itu penting dalam menjaga integritas proses demokratis. Apalagi, hasil akhir pemilihan umum (pemilu) ditentukan penghitungan suara yang resmi dan transparan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Bukan oleh prediksi awal atau framing oleh lembaga survei,” jelas pengamat kebijakan publik itu. (Z-6)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
PSI jadi perhatian dinilai identik dengan Presiden Joko Widodo.
WAKIL Ketua Komisi III Ahmad Sahroni mempertanyakan lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang ramai dibicarakan saat ini.
Per Senin (4/3) suara PSI masih berada pada angka 3,13% atau di bawah ambang batas parlemen, yakni 4%.
Fenomena melonjaknya suara PSI dalam hitungan pileg pada Sirekap KPU sangat tidak wajar karena bertolak belakang dengan hasil quick count.
INDONESIA baru saja melaksanakan pemilu yang menentukan nasib demokrasi.
Sosialisasi real count KPU dinilai kurang sehingga masyarakat lebih populer dengan quick count
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved