Sekjen DPR: Minimnya Tingkat Kepercayaan Publik ke DPR Akibat Masyarakat

SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan tidak sedikit masyarakat yang menganggap "sama" DPR RI dengan DPRD.

Sehingga ketika ada perilaku yang tidak baik dari anggota DPRD itu, masyarakat langsung menganggapnya bahwa itu dilakukan oleh DPR RI.

"Tadi sempat dipaparkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pak Kuntho, seorang Pakar Komunikasi Politik dari Unpad. Bahwa masih tingginya stigma negatif di masyarakat atas DPR RI salah satunya disebabkan karena masih banyaknya pemikiran masyarakat bahwa DPR itu ya DPR RI, meskipun yang dimaksud itu DPRD," kata Indra.

Baca juga : Studi HCC: Orang Indonesia dengan Emotional Eater 2,5 Kali Berisiko Stres

Pernyataan Indra Iskandar disampaikan saat diskusi Pemilu Legislatif: Bijak Memilh, Pasti Terwakili yang digelar Biro Pemberitaan Parlemen bersama Tempo di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (12/2/2024).

"Sehingga ketika ada perilaku Buruk dari anggota DPRD, maka masyarakat menyebutnya sebagai perilaku DPR RI," ujar Indra.

Oleh karenanya, menurut Indra, perlu ditingkatkan edukasi atau pendidikan politik kepada masyarakat.

Baca juga : Penelitian HCC: 4 dari 10 Orang di Jabodetabek Alami Kesepian Derajat Sedang dan Berat

Maka, ketika berbicara tentang DPR, (terlebih jika terjadi perilaku negatif), narasi yang terbangun tidak selalu DPR RI. Melainkan bisa terjadi atau dilakukan oleh DPRD- DPRD di seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Pakar Komunikasi Politik dari Unpad, Kuntho Adi Wibowo menyontohkan saat anggota DRPD DKI Jakarta yang tertangkap kamera "bermain judi online" saat rapat.

Narasi yang terbangun di masyarakat itu dilakukan oleh anggota DPR RI. Hal itu tentu sangat merugikan lembaga DPR RI secara keseluruhan.

Baca juga : Survei: TNI Paling Dipercaya Publik. Ini Sebabnya

Sehingga hal tersebut berdampak pada tingginya stigma negatif di masyarakat terhadap DPR RI. Pada akhirnya juga mempengaruhi tingkat kepercayaan publik kepada instansi DPR RI. 

Dalam diskusi tersebut baik Indra maupun Kuntho berharap masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari mendatang.

Tidak hanya memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, melainkan juga memilih calon legislatif yang akan duduk di kursi DPR RI mendatang dengan bijak. (RO/S-4)