Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi mengatakan sudah ada mekanisme untuk memproses dugaan kecurangan saat pemilihan umum (pemilu). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bertugas menindaklanjuti laporan dugaan kecurangan. Hal itu disampaikan presiden merespons laporan pemilu di luar negeri yang berlangsung kisruh serta dugaan kecurangan pemilu secara umum.
"Semuanya kan ada mekanismenya. Kalau di lapangan ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu," ujar Jokowi setelah memberikan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2). Presiden memilih bersama Ibu Negara Iriana.
Presiden juga mengatakan ada mekanisme lain yakni proses di Mahkamah Konstitusi (MK). MK berwenang memutus sengketa perselisihan hasil pemilu. Di sidang MK, bisa dibuktikan jika ada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
Baca juga : Anggota DPRD DIY Temuka Surat Undangan Memilih untuk Orang yang Sudah Meninggal Dunia
"Kemudian kalau masih belum, ini kan masih ada gugatan lagi di MK. Saya kira mekanisme itu yang harus semuanya mengikuti," imbuh presiden.
Presiden datang ke TPS bersama Iriana sekitar pukul 08.48 WIB. Setelah duduk menunggu, keduanya langsung menuju bilik suara.
Jokowi hadir di TPS dengan menggenakan kemeja putih. Sedangkan Iriana menggunakan terusan berwarna hijau. (Z-1)
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Bawaslu antisipasi potensi munculnya kecurangan saat pemilu ulang
KUASA hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Patra M Zen menilai kasus dugaan penyebaran berita bohong dengan terlapor kliennya itu harus segera diselesaikan melalui Dewan Pers.
POTENSI kecurangan saat penyelenggaraan Pilkada 2024 diprediksi lebih marak terjadi ketimbang pada Pemilu 2024 lalu.
KPU bakal memperkuat kepemimpinan penyelenggara daerah, guna menghindari adanya kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi saat pilpres tak terulang di pilkada.
Residu dugaan kecurangan-kecurangan pilpres belum sepenuhnya hilang
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
KPU diminta segera tuntaskan temuan Bawaslu soal ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi parpol
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan ada tiga klaster yang menjadi masalah dari pencocokan dan penelitian (coklit) di berbagai daerah di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved