Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
FORUM Alumni Perguruan Tinggi se-Indonesia (FAPTI) menyatakan mendukung Pemilu 2024 digelar secara jujur, adil, dan bermartabat. Sikap tersebut seiring dengan deklarasi dari puluhan sivitas akademik dari perguruan tinggi di Tanah Air yang mengkritik sikap pemerintahan Presiden Joko Widodo jelang pemilu.
Ketua FAPTI Sutopo Kristanto mengatakan sikap yang diberikan pihaknya didasarkan pada kegelisahan dosen, guru besar, budayawan, organisasi masyarakat sipil, sampai pemuka agama yang mendesak Presiden Jokowi tidak menyalahgunakan wewenang dalam Pemilu dan Pilpres 2024. Baginya, alumni perguruan tinggi memiliki tanggung jawab intelektual.
"Untuk terus menyuarakan dan menyampaikan kebenaran. FAPTI prihatin atas kondisi turunnya nilai, tananan hukum, dan demokrasi di Indonesia saat ini," ujar Sutopo di Gedung Joang '45, Jakarta, Kamis (8/2).
Baca juga : Civitas Akademika Kritik Presiden Jokowi, JK: Itu Dari Hati Nurani
Sutopo yang merupakan alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) mengajak seluruh rakyat pada umumnya, dan alumni perguruan tinggi khususnya, untuk bersama-sama hadir di tempat pemungutan suara pada Rabu (14/2) mendatang dan memberikan hak suaranya.
Ia mengungkap, FAPTI telah mendeklarasikan dukungan kepada salah satu pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), yakni Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Dukungan diberikan karena Ganjar-Mahfud memiliki rekam jejak serta visi-misi yang paling tepat untuk melanjutkan kepemimpinan di Indonesia.
"Tujuan FAPTI adalah mengantar Indonesia menuju kondisi yang lebih baik dan menggapai Indonesia Emas 2024," terangnya.
Baca juga : Cak Imin: Seruan Perguruan Tinggi ke Pemerintah harus Jadi Warning
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) 2019-2022 Andre Rahadian tak risau jika sikap yang disampaikan FAPTI dinilai sebagian pihak sebagai partisan. Pihaknya tidak menutup-nutupi dukungan FAPTI terhadap Ganjar yang sudah disampaikan sejak September 2023 lalu.
Baginya, pesan yang disuarakan FAPTI sejalan dengan sikap sivitas akademika, budayawan, tokoh agama, serta kelompok masyarakat sipil lain yang khawatir akan ketidaknetralan pemerintah, aparatur sipil negara, TNI, dan Polri. FAPTI, sambungnya, mengingatkan pemerintah dan aparatur untuk tetap netral selama Pemilu 2024.
"Kita merasa perlu untuk menyampaikan satu pernyatan sikap untuk mendukung demokrasi dan berjalannya pemilu di Indonesia dengan jujur, adil, dan bermartabat," tandasnya. (Z-3)
Ia menjelaskan, upaya memperkuat kepercayaan publik dilakukan melalui peningkatan sistem pengawasan internal, penguatan kontrol terhadap hakim konstitusi.
Di tingkat nasional, Unika Atma Jaya menempati peringkat #4 PTS terbaik se-Indonesia dan peringkat #22 dari seluruh Perguruan Tinggi se-Indonesia.
President University mengukuhkan tiga Guru Besar baru: Prof. Anton Wachidin, Prof. Erwin Sitompul, dan Prof. Jhanghiz Syahrivar untuk perkuat riset nasional.
Kolaborasi antara lembaga peradilan dan perguruan tinggi dinilai semakin penting dalam memperkuat pemahaman konstitusi di Indonesia.
Bagi mahasiswa internasional, memilih kampus tidak hanya soal kualitas akademik, tetapi juga kenyamanan tempat tinggal dan jaminan keamanan.
Institut Teknologi Bandung (ITB) menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Prasetiya Mulya dalam penyelenggaraan Program Sarjana-Magister Terintegrasi (PSMT).
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi dan SBY di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini mengikuti silaturahmi sebelumnya dengan Megawati.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved