Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEKRETARIS Dewan Pakar Timnas Amin Wijayanto Samirin mengatakan apabila Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) terpilih untuk memimpin negara Indonesia, keterbukaan informasi akan lebih transparan. Dia menyebut masyarakat dipastikan bisa mengakses informasi berkaitan program dan kerja pemerintah secara berkala.
Keterbukaan informasi, kata Wijayanto amat penting karena melalui keterbukaan informasi itulah masyarakat sipil bisa mengontrol secara langsung kerja-kerja pemerintah yang mereka pilih agar tidak keluar dari visi-misi yang diucapkan semasa kampanye.
“Data ini kan data yang dikuasai pemerintah. Data ini merupakan data yang terkait dengan program pemerintah. Ini merupakan amanat dari rakyat. Apakah akan disembunyikan? Dimanipulasi? Apakah akan dibuka tetapi formalitas saja, yang penting ada di website? Apakah nanti tidak detail, sulit diakses? Itu ada di tangan pemerintahnya,” kata Wijayanto dalam ‘Diskusi Publik Pemilu 2024: Arah Kebijakan Keterbukaan Pemerintah Indonesia’, Rabu (7/2).
Baca juga : Anies-Muhaimin Komitmen Transparan dalam Menyusun Kebijakan
“AMIN memastikan data itu akan lengkap, detail, bisa diakses di mana pun dan selalu update. Seringkali data pemerintah itu terlambat dua sampai tiga tahun. Itu semua akan ditangani akan selalu update. Ini terefleksi dalam visi dan misi kami,” tambahnya.
Wijayanto juga menyampaikan komitmen terkait keterbukaan informasi itu telah tercantum dalam 32 target di dalam visi-misi AMIN. Angka terkait target pertumbuhan ekonomi, inflasi, penurunan tingkat kemiskinan, indeks demokrasi dan sebagainya dapat diakses oleh masyarakat untuk memantau secara langsung.
“Kontrol dari rakyat itu penting. Karena kontrol dari rakyat itu yang menghindarkan perubahan motivasi mereka yang berkuasa. Hal-hal besar yang rumit saja dicantumkan, apalagi data yang sifatnya lebih operasional. AMIN sangat berkomitmen untuk membuat ini lebih transparan. Bahkan, dukungan dari masyarakat dan civil society itu kita anggap penting untuk membuat pemerintah yang berkuasa, memiliki otoritas betul-betul konsisten dari awal hingga akhir memperjuangkan apa yang sudah dijanjikan,” kata dia.
Baca juga : Tren Elektabilitas Anies-Muhaimin Meningkat, Survei Punya Peran Penting
Dia turut mengeluhkan akhir-akhir ini, pemerintah di Indonesia semakin menutup telinga dan mata ketika membuat kebijakan. Sehingga banyak kebijakan dan program yang dihasilkan tidak mengedepankan keadilan dan kesetaraan.
“Seharusnya kalau bicara kebijakan, dengarkan orang-orang ahli, civil society yang bergerak di bidang tertentu, industri yang bergerak di bidang tertentu. Karena mereka tidak hanya tahu, tetapi juga mengalami. Jadi prinsip ini yang akan kami terapkan,” pungkasnya. (Dis/Z-7)
Baca juga : Pemesan Tiket Kumpul Akbar Anies-Muhaimin Antre hingga Empat Jam
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyambut baik tawaran bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhaimin Iskandar (Gus Imin) menyebut bahwa dirinya akan mengikuti upacara 17 Agustus 1945 di Jakarta atau daerah lain.
RAPAT perdana panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 ditunda. Awalnya, agenda rapat pemilihan dan penetapan pimpinan pansus itu akan digelar pada Rabu (17/7).
Panitia Khusus (pansus) Angket Haji menunda rapat perdana yang awalnya dijadwalkan hari ini, Rabu, 17 Juli 2024, pukul 13.00 WIB. Rapat diundur dan dipastikan bakal digelar pekan depan.
Rapat perdana Panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 ditunda. Awalnya, agenda rapat pemilihan dan penetapan pimpinan pansus itu akan digelar pada Rabu siang.
DIREKTUR Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief belum mau berkomentar perihal pembentukan Pansus Hak Angket Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024.
Kemenkumham kembali membuka seleksi Calon Taruna/i (Catar) Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) untuk Tahun Anggaran 2024.
Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menyatakan bahwa permintaan Megawati seharusnya dilihat sebagai upaya untuk transparansi dan akuntabilitas, bukan sebagai ancaman.
Prestasi ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari dedikasi dan integritas BMH dalam mengelola setiap rupiah zakat, infak, dan sedekah yang diamanahkan oleh para donatur.
Pemerintah diminta tidak memberatkan masyarakat lewat implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024.
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menekankan agar jajarannya mengutamakan transparansi dan akuntabilitas penyampaian informasi ke masyarakat.
Dilihat dari draft revisi UU TNI, sepertinya TNI ingin meminta kembali apa yang pernah mereka punya pada masa Orde Baru.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved