Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
ANGGOTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik optimistis partisipasi dalam Pemilu 2024 meningkat dibandingkan lima tahun sebelumnya.
"Kita bisa lihat bagaimana potensi partisipasi, saya meyakini partisipasi akan lebih baik, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas," ujar Idham seperti dilansir dari Antara, Rabu (31/1).
Menurutnya, gambaran antusiasme masyarakat terutama pemilih muda tercermin dari konten-konten yang ada di media sosial. Adapun Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat terjadi penurunan konten hoaks yang beredar selama masa kampanye Pemilu 2024 dibanding masa kampanye Pemilu 2019 lalu.
Baca juga : Jumlah Pemilih Muda Capai 60%, Bakal Jadi Penentu Pemilu 2024
Hal itu terlihat dari jumlah konten terkait pemilu yang dilakukan pemblokiran atau takedown sejak 28 November 2023 hingga 11 Januari 2024 sebanyak 51 konten serta penerbitan sekitar 175 klarifikasi atas hoaks mengenai pemilu.
"Di situ saja sudah menunjukkan bahwa adanya pemahaman yang baik tentang bagaimana berkomunikasi di media sosial. Ini beda sekali dengan di 2019," katanya.
Idham mengatakan pada Pemilu 2019 banyak riset yang menyebut pemilih terpolarisasi tajam. Kondisi ini berbanding terbalik dengan sekarang yang berarti kedewasaan para pemilih makin matang.
Baca juga : Hoaks Bisa Ganggu Legitimasi Pemilu
"Biasanya orang kalau makin dewasa antusiasmenya makin tinggi. Kenapa? Karena dia memiliki kesadaran bahwa pemilu ini penting," jelas Idham.
Ia mengungkapkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 mencapai 82 persen. Oleh karena itu, KPU berupaya meningkatkan angka partisipasi pemilih di Pemilu 2024.
"Prinsipnya harus lebih baik pemilu hari ini. Kami sadar itu membutuhkan kolaborasi dan gotong royong segenap anak-anak bangsa," pungkasnya. (Z-6)
Baca juga : Perludem: Perangi Hoaks tidak Cukup dengan Sosialisasi
Pengalaman Prabowo bergaul di tingkat dunia dapat membantunya dalam pentas global.
Ia mengatakan para pemilih pemula harus bisa menilai sosok capres-wapres dengan baik, seperti yang menghargai perbedaan, demokratis, punya jiwa kebangsaan tinggi.
"Tentu saja ada kerentanan di kalangan pemilih generasi Z dan milenial terkait bagaimana strategi kampanye (Prabowo) itu coba memanipulasi mereka,"
Pemilih muda tidak akan termakan oleh capres dan cawapres yang hanya menebar gimik-gimik.
DALAM dinamika pemilihan umum yang demokratis, debat merupakan momen penting untuk mengungkap kebenaran, yakni para kandidat tidak hanya dilihat, tetapi juga diungkap.
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved