Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) melantik 5.741.127 orang sebagai petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang bakal bertugas pada hari pemungutan suara, 14 Februari mendatang. Pelantikan digelar secara serentak dengan berpusat di Hotel Merlynn Park, Jakarta, hari ini, Kamis (25/1).
Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan pelantikan jutaan petugas KPPS diselenggarakan di 71 ribu titik yang diselenggarakan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Mereka nantinya akan bekerja di 820.161 tempat pemungutan suara (TPS).
"Setelah pelantikan juga dilanjutkan dengan bimbingan teknis (bimtek), pelatihan untuk anggota KPPS di setiap TPS," jelas Hasyim.
Menurut Hasyim, bimtek atau pelatihan kepada seluruh petugas KPPS ini baru dilakukan pertama kali. Dalam edisi pemilu sebelumnya, bimtek hanya dilakukan kepada satu petugas KPPS saja.
Baca juga: KPU Jelaskan Batasan Presiden Boleh Ikut Kampanye
Perubahan itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan petugas KPPS kepada pemilih dalam menggunakan hak suara pada Pemilu 2024. Di sisi lain, Hasyim juga menyebut pelatihan kepada seluruh anggota KPPS bisa bermanfaat agar tercipta ruang untuk saling mengingatkan pemahamanan dan kemampuan teknis."Karena di situlah nanti logistik pemilu yang kita rencanakan kita siapkan surat suara dan formulir itu nanti yang akan menangani atau menyelenggarakan teman-teman anggota KPPS," terangnya.
Seraya dengan kegiatan pelantikan, petugas KPPS baru juga berkomitmen untuk melakukan penanaman 5.709.898 bibit pohon secara serentak. Hasyim mengklaim penanaman itu merupakan bentuk komitmen dan kesadaran penyelenggara pemilu atas proses keberlanjutan atas banyaknya kertas surat suara dan emisi karbon yang keluar dari kegiatan mobilitas logistik.
Baca juga: Kapolda Papua Ajak Ketua KPU di Daerah Rawan Tentukan Lokasi TPS
Kegiatan KPU itu mendapatkan tiga rekor Museum Rekor Dunia Indonesia untuk tiga kategori. Pertama, pelantikan secara serentak anggota penyelenggara pemilu terbanyak. Kedua, bimtek secara serentak kepada anggota penyelenggara pemilu terbanyak, dan penanaman bibit pohon terbanyak secara serentak oleh anggota penyelenggara pemilu terbanyak. (Z-11)
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) memastikan pelayanan untuk para pemilih disabilitas di pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 akan jauh lebih baik dibandingkan pemilihan umum sebelumnya
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan perekrutan lagi kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) jelang penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Legislatif 2024.
SAKSI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau menyebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kehabisan surat suara di tempat pemungutan suara (TPS) 04
REKRUTMEN petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan Pemilu 2024 mendapat sorotan.
Komnas HAM menyoroti beratnya beban kerja sebagai faktor utama meninggalnya petugas pemilu, termasuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), selama penyelenggaraan Pemilu 2024.
KPU menyebut total petugas pemilu 2024 yakni anggota KPPS, PPK, dan PPS yang meninggal dunia sebanyak 181 orang, yang mengalami kecelakaan kerja atau sakit sebanyak 4.770 orang.
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved