Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MAJELIS Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pimpinan Pusat Pusat Muhammadiyah menyambangi kantor Media Indonesia di Kedoya, Jakarta Barat, Rabu (24/1/2024).
Ketua pimpinan pusat Muhammadiyah yang membidangi Hukum HAM dan Hikmah Busyro Muqoddas membeberkan hasil dari keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-48 dengan tiga tema besar, yakni keagamaan, kebangsaan, dan kemanusiaan.
“Karena ada problem serius di tiga sektor tadi. Nah lalu, peran Muhammadiyah itu justru memberikan stressing pelaksanaan program-programnya terutama di tiga sektor tadi. Bukan untuk kepentingan Muhammadiyah tetapi untuk kepentingan seluruh elemen bangsa, rakyat, bahkan birokrasi negara,” tegas Busyro kepada Media Indonesia, Rabu (24/1/).
Baca juga : Mimpi Muhammadiyah Majukan Demokrasi Sulit Terealisasi
Menurut Busyro, birokrasi negara menjadi sumber dari segala sumber masalah. Kemudian lanjut Busyro, partai politik mengalami disfungsionalitas yang parah. Sehingga parpol saat ini tidak bisa menjalankan fungsi demokrasi secara baik.
Busyro pun menekankan agar pemerintah segera merevisi serta melengkapi Undang-Undang (UU) No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta UU No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Baca juga : Muhammadiyah: Cawe-Cawe Presiden Refleksi dari Krisis Berkepanjangan
Banyak aspek yang harus dimasukkan pada UU revisi, seperti pembatasan periode kepemimpinan, pengaturan keuangan partai, pola rekruitmen anggota, dan lain sebagainya.
“Publik dan masyarakat ilmiah dituntut untuk mendesak partai politik agar segera melakukan revisi UU tersebut. Pada kenyataannya, partai terkesan enggan untuk melakukannya karena bisa saja revisi tersebut justru merugikan bahkan bisa mengancam posisi status quo mereka,” tuturnya.
Maka dari itu, Busyro menyatakan Muhammadiyah akan mengisi peran parpol yang kosong untuk mengisi kekosongan di dalam tiga aspek, yakni keagamaan, kebangsaan dan kemanusiaan.
Sehingga kedatangan Tim Adhoc Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah PP MUhammadiyah sebagai gara terdepan yang langsung memberikan advokasi dan edukasi kepada masyarakat terkait ketiga sektor tersebut.
Adapun dalam kunjungannya, Busyro didampingi oleh Ketua LHKP PP Muhammadiyah, Ridho Al-Hamdi,
Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah, David Efendi, Ketua MHH PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo Anggota, Sekretaris MHH PP Muhammadiyah, M. Alfian Djafar dan Ketua LBHP PP Muhammadiyah, Taufiq Nugroho. (Z-5)
WAKIL Presiden atau Wapres Ma’ruf Amin menegaskan konflik di Palestina bukan dilatarbelakangi masalah agama, tetapi masalah politik dan kemanusiaan.
KETUA Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi, yang juga merupakan anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, mengajak seluruh masyarakat untuk berdoa
Maarif Institute merasa perlu ada langkah untuk menyebarkan kembali pemikiran tokoh bangsa almarhum Ahmad Syafi’i Maarif, yakni soal keislaman progresif dan mencerahkan.
Jokowi memberikan dukungan penuh terhadap program kemanusiaan yang dicanangkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Gaza, Palestina.
Baznas memberikan apresiasi kepada Ivan Gunawan sebagai publik figur yang memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Hal ini terlihat dari pengiriman bantuan dari Ivan Gunawan kepada Palestina
Sila Kedua Pancasila ini mencakup keadilan, kemanusiaan, kesadaran, hak asasi manusia, dan tenggang rasa.
RSIJ Sukapura merupakan fasilitas kesehatan dengan kapasitas 185 bed, layanan IGD, rawat inap, rawat jalan, hemodialisis, dan bank darah.
KETUA Pimpinan Pusat Organisasi Islam Muhammadiyah Anwar Abbas mengimbau masyarakat internasional untuk mengutuk Israel atas pembunuhan yang mereka lakukan terhadap Ismail Haniyeh.
Muhammadiyah berkomitmen menjalankan izin tambang sesuai amar makruf nahi munkar secara elegan dan bermartabat sesuai kepribadian Muhammadiyah.
ISLAM berkemajuan dalam tulisan ini mengacu pada Risalah Islam Berkemajuan (RIB) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang disahkan dalam Muktamar Ke-48 Muhammadiyah di Surakarta.
KUALITAS demokrasi di Indonesia merosot cukup drastis, salah satunya karena kecenderungan intervensi terhadap gerakan islamisme di Indonesia.
PARTAI Amanat Nasional (PAN) mengapresiasi dan menghormati keputusan PP Muhammadiyah yang siap mengelola tambang yang diberikan pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved