Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPALA Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, menyebut isu mundurnya 15 Menteri Kabinet Indonesia Maju hanya kabar burung. Isu tersebut sengaja dihembuskan untuk menggoyang pemerintahan.
"Ngerti saya itu, ada tujuan itu. Tujuannya untuk menggoyang ini, menggoyang pemerintah pemerintahan yang sudah baik-baik ini, merongrong dan seterusnya," ujar Moeldoko, di Gedung Bina Graha Jakarta Pusat, Jumat, (19/1).
Moeldoko memastikan kabinet Presiden Jokowi tetap solid dan terus bekerja. Terlebih pemerintah memiliki program-program strategis yang harus segera diselesaikan.
Baca juga : Airlangga Pastikan Sri Mulyani tidak Mundur dari Kabinet
"Semua menteri bekerja dengan baik, dan kita di kabinet tetap solid mengejar pembangunan," jelasnya.
Baca juga : Sri Mulyani Disebut Siap Mundur, Istana: Kabinet Indonesia Maju Solid
Mantan Panglima TNI era 2013-2015 ini juga menepis anggapan bahwa kontestasi politik telah membuat kondisi di dalam Kabinet Indonesia Maju tidak kondusif. Meski ada beberapa menteri yang maju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Indikasinya gampang saja, kalau terjadi demotivasi, penurunan kerja, itu patut dicurigai, Ini semuanya bergiat bekerja," pungkasnya.
Sebelumnya ada 15 menteri yang dilaporkan berpotensi mundur. Seperti Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
Kabar ini pertama kali dihembuskan oleh ekonom senior, Faisal Basri. Faisal menjabarkan, selain tiga orang itu, akan ada lima orang menteri yang berasal dari partai politik PDI Perjuangan, lalu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Suharso Monoarfa, dan dua menteri dari PKB.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar juga dikabarkan akan mundur. Menurut Faisal, mundurnya para menteri itu selain karena arah politik yang berseberangan dengan Jokowi dalam Pilpres 2024.
Pasalnya, Presiden Jokowi tampak mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Selain itu adanya intervensi politik yang dilakukan Jokowi terhadap tugas pokok dan fungsi mereka. (Bob/Z-8)
Berkat sumbangannya pada Pembangunan Nasional tersebut, Presiden Jokowi dianugerahi penghargaan sebagai Bapak Konstruksi Indonesia. Presiden mengatakan sejak awal kepemimpinannya
Menpora Dito menyampaikan sejak awal 2023 ada 22 stadion yang direvitalisasi oleh pemerintah pusat yang kapasitasnya diatas 25.000 penonton.
Mensesneg Pratikno mengungkapkan alasan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara ke IKN karena mempertimbangkan pelantikan Presiden terpilih Prabowo.
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin membenarkan sosok pengendali bisnis judi online di Indonesia dengan inisial T dibahas dalam sidang kabinet.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan alasan diajaknya para pemengaruh (influencer) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai salah satu bentuk sosialisasi ke masyarakat.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penyelenggaraan sidang kabinet perdana di Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana.
Bahlil Lahadalia dikabarkan akan digeser menjadi Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif.
PRESEIDEN terpilih, Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya optimis Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen di masa jabatannya yang akan datang.
Sebelum membentuk kabinet gemuk, Prabowo Subianto diminta untuk bisa menelisik kemampuan dan persoalan yang ada di sistem kementerian/lembaga di Indonesia.
HARGA alat kesehatan dan obat di Indonesia jauh lebih mahal daripada di negara lain. Penyebabnya, masih ada pejabat yang kurang memiliki visi dan komitmen dalam membangun industri dalam negeri.
Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mengatur kratom di bawah naungan Kementerian Pertanian dengan membentuk korporasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved