Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
REKRUTMEN 2,3 juta CPNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 2024 akan difokuskan untuk mencari para SDM dengan talenta digital guna menunjang proses digitalisasi birokrasi yang tengah dilakukan pemerintah saat ini.
Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini menyampaikan hal itu di sela acara Taspen Day dengan tema 'Muda Berkarya Tua Bahagia Bersama Taspen' di Jakarta, Selasa (16/1).
"Tentu saja kami ingin mendapatkan talenta-talenta digital ya. Jadi dari 2,3 (juta formasi) ASN yang telah diumumkan oleh Bapak Presiden itu," kata Rini.
Baca juga : Daftar Formasi CPNS dan PPPK 2024, Cek Syarat dan Cara Daftar
Secara rinci, tahun ini pemerintah membuka lowongan untuk Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) sebanyak 2.302.543 formasi. Total kuota tersebut meliputi penerimaan di instansi pusat sebanyak 420.183 formasi, sekolah kedinasan 6.027 formasi, serta penerimaan di instansi daerah 1.867.333 formasi.
Dalam sambutannya, Rini mengatakan bahwa rekrutmen ASN 2024 juga diarahkan untuk menunjang keberlanjutan reformasi birokrasi pemerintah. Dengan banyaknya talenta digital yang bekerja di instansi pemerintah, diharapkan mampu menjawab beberapa tantangan ketenagakerjaan karena adanya revolusi industri 4.0 saat ini.
Baca juga : Gaji PNS Naik 8% di 2024, Segini yang Akan Diterima
Rini menyampaikan instansi-instansi pemerintah akan didominasi oleh generasi muda. Untuk itu, ada ada beberapa kemampuan (skill) yang harus dimiliki.
Yang pertama adalah kemampuan untuk berpikir kreatif, termasuk mengonsep ide, mempunyai kemampuan desain dan visual, dan inovatif.
“Kita butuh anak-anak yang memang penuh ide, bagaimana kemampuan desain dan virtual, kemampuan berkomunikasi dan sebagainya,” tuturnya.
Kedua, kemampuan teknologi bagaimana memahami penggunaan perangkat lunak (software), bahasa pemograman hingga kemampuan menganalisa data.
Ketiga yakni kemampuan komunikasi yang mencakup berbicara, menulis, mendengarkan, hingga bernegosiasi. Dan keempat, kemampuan manajemen dan kepemimpinan seperti kemampuan manajerial hingga pengambilan keputusan.
“Karena reformasi birokrasi itu, atau anak-anak yang melaksanakan birokrasi itu merupakan engine of development gitu ya. Jadi kita lah semuanya adalah engine (mesin) dari pembangunan. Itulah kenapa reformasi sangat diperlukan,” pungkasnya. (Ant/Z-4)
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Aeron Randi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
Keterlibatan elite birokrasi yang memegang jabatan strategis di daerah berpotensi memicu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada 2024.
PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada awal Juni yang lalu.
Ada sanksi yang menanti jika ASN Kota Bandung melanggar aturan netralitas dalam Pilkada 2024.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
Pada Agustus 2024 menjadi momen penting bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia, khususnya bagi mereka yang tergolong dalam golongan I dan II.
KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) berencana membentuk unit khusus mengelola pusat data nasional (PDN).
Azwar tidak membeberkan alasan kementerianya tidak menggunakan PDNS. Ia hanya menyebut telah memiliki sistem pencandangan atau back up data.
TANGGAL30 Juni 2024 akan menjadi batas akhir dari proses pemadanan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang diharuskan oleh pemerintah.
Menpan-RB Abdullah Azwar Anas, mengumumkan adanya tunjangan khusus bagi ASN yang pindah lebih dulu ke IKN Nusantara.
Menpan-Rebiro Abdullah Azwar Anas, mengumumkan pemindahan ASN ke IKN Nusantara akan dimulai secara bertahap mulai September 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved