Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Masyarakat harus selektif dalam memilih presiden dan wakil presiden di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DKI Jakarta, Sulaiman Rohimin, meminta masyarakat tidak memilih pasangan calon yang memiliki rekam jejak kelam terutama dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
"Karena prinsip dasar mendukung kejahatan adalah kejahatan. Oleh karena itu, memilih pemimpin yang bermasalah dengan HAM adalah haram. Pemimpin itu pertanggungjawabannya sampai di akhirat," kata Sulaiman dalam agenda Bahtsul Masail yang digelar Lembaga Peradilan Luhur dan FBMK, Kamis (11/1).
Sulaiman mengatakan pemilihan presiden merupakan momen sakral untuk memilih yang terbaik. Oleh karena itu, jika ada calon presiden yang memiliki rekam jejak melakukan kejahatan apalagi pelanggaran HAM, sudah seharusnya tidak dipilih.
Baca juga: Mahasiswa UIN Gelar Aksi Tolak Politik Dinasti dan Pelanggar HAM
"Sebab, presiden yang terpilih nanti akan menjadi pemimpin yang menentukan nasib bangsa ke depan," kata Sulaiman.
Idealnya, ujar dia, pemimpin terpilih harus memiliki empat sifat yang diajarkan Rasulullah SAW. Keempat sifat itu ialah sidiq, amanah, tablig, dan fatonah.
Baca juga: Pola Politik Pemerintahan Jokowi Persulit Penyelesaian Kasus HAM
Senada, Kepala LPL Rakhmad Zailani Kiki mengatakan pembahasan calon ideal tanpa beban masa lalu menjadi penting. Terlebih menyangkut pelanggaran HAM.
"Ingat, dalam hukum Islam, membunuh satu manusia sama saja membunuh seluruh manusia. Sudah 800 kali aksi Kamisan korban penculikan dan pelanggaran HAM berat dilakukan, namun sampai saat ini tidak pernah selesai. Jadi ini bukan sekadar ajang lima tahunan, ini sudah bertahun-tahun persoalan HAM tidak selesai," tegasnya. (Z-11)
Komnas HAM menilai operasi TNI di Kabupaten Puncak, Papua, yang menewaskan 12 warga sipil sebagai pelanggaran HAM. Simak pernyataan lengkap dan desakan evaluasi.
DPR mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk segera mengeluarkan kesimpulan tegas terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus
Komnas HAM mendesak pemeriksaan transparan terhadap mantan Kabais TNI terkait kasus penyiraman air keras aktivis Andrie Yunus. Penegakan hukum dinilai krusial.
Hal ini menunjukkan kondisi KBB 2025 masih masalah serius dan tidak menampakkan perbaikan yang signifikan.
Pasukan Israel serbu belasan desa di Ramallah, tahan satu pemuda, aniaya warga, hingga sita rumah dan uang tunai penduduk dalam operasi militer Kamis malam.
Amnesty International Indonesia menilai kematian pelajar 14 tahun di Tual, Maluku, memperpanjang dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat dan mendesak reformasi struktural Polri.
Menag Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya kebhinnekaan sebagai fondasi utama dalam menjaga keutuhan bangsa saat menghadiri Penganugerahan Harmony Award 2025
PERUM Bulog memperkuat komitmen dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
FKUB memiliki peran strategis untuk membuka ruang dialog lintas etnis, budaya dan agama.
MENTERI Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam penyelesaian konflik berbasis agama. Bangsa yang besar adalah yang menghargai orang lain
Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan langsung Kapolda Sulteng Irjen Agus Nogroho dan Ketua FKUB Sulteng Prof. Zainal Abidin, di Ruang Rapat Kapolda Sulteng, Kamis (8/5).
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi memastikan seluruh umat beragama di Jakarta mendapatkan hak dan rasa aman yang sama dalam menjalankan ibadah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved