Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PETUGAS kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang bekerja di setiap tempat pemungutan suara (TPS) diperkirakan bakal bekerja sampai tengah malam saat hari pemungutan suara pada Rabu (14/2) mendatang.
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengatakan hal itu disebabkan karena metode yang digunakan untuk penghitungan suara adalah satu panel, sama seperti yang diterapkan pada Pemilu 2019.
"Proses pemungutan dan penghitungan itu akan berakhir atau selesai tengah malam atau dini hari, mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar dan semoga tidak ada lagi kecelakaan kerja, dalam hal ini korban jiwa," kata Idham di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (11/1).
Baca juga : KPU Minta Parpol Efektifkan Rekening Khusus Dana Kampanye
Hal itu disampaikan Idham dalam uji publik Rancangan Peraturan KPU (RPKPU) tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu. Idham menjelaskan, meski metode yang diterapkan Pemilu 2024 satu panel, pihaknya tetap mempersiapkan mitigasi. Berkaca dari pengalaman Pemilu 2019, sebanyak 722 petugas KPPS meninggal karena kelelahan bekerja.
Baca juga : Pengumpat Anies Masuk ke Arena Debat Pakai Undangan KPU
"Hal ini sudah dimitigasi dengan menerbitkan peraturan berkaitan dengan persyaratan anggota KPPS, usianya 17-55 tahun dan direkomendasikan atau diutamakan yang berusia muda," terang Idham.
Sebelum bekerja, KPU mendorong kondisi kesehatan petugas KPPS diperiksa secara komprehensif. Proses pemeriksaan itu dilakukan KPU dengan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan di daerah masing-masing. Tujuannya, untuk memastikan kondisi kesehatan petugas pada hari pemungutan suara.
Dalam proses rekrutmen anggota KPPS, KPU juga mensyaratkan kepemilikan ponsel pintar dan kompetensi dalam mengoperasionalisasikan teknologi komputasi. Sebab, KPU bakal menerapkan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam proses rekapitulasi suara, meski hanya dijadikan sebagai alat bantu.
Sebelumnya, KPU berencana membagi proses penghitungan suara dengan dua panel. Panel A menghitung surat suara Pemilu Presiden dan Pemilu DPD. Sedangkan Panel B menghitung perolehan suara Pemilihan DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Namun, rencana itu ditolak oleh DPR RI. (Z-8)
KPU Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (Jabar), melaksanakan penghitungan ulang surat suara Pileg 2024 di empat tempat pemungutan suara (TPS), Kamis (27/6).
Pemungutan suara menggunakan sistem noken perlu dilakukan pembenahan dalam rangka mengurangi potensi munculnya permasalahan pada pemilu ke depan.
KPU RI mengklaim transparansi penyelenggaraan Pemilu 2024 lebih baik ketimbang pemilu sebelumnya. Hal itu disampaikan anggota KPU RI Idham Holik
MK diharap tidak hanya fokus pada sengketa penghitungan hasil perolehan suara pada gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan kontestan Pemilu 2024.
Presiden Jokowi menghargai hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum.
Faktor keamanan yang membayangi proses rekapitulasi di Papua Pegunungan membuat KPU setempat merelokasi lokasi rekapitulasi Pemilu 2024 dari Wamena ke Jayapura.
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved