Pj Bupati Muna Barat Sultra Langgar Netralitas ASN

KETUA Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan ada dua penjabat kepala daerah di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang diusut pihaknya terkait pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN). Salah satu di antaranya terbukti melanggar berdasarkan hasil kajian jajaran Bawaslu daerah.

"Hasil kajian Bawaslu Muna Barat atas laporan terhadap penjabat Bupati Muna Barat Bahri melanggar asas netralitas," kata Bagja saat dikonfirmasi, Jumat (9/1).

Pelaporan Bahri ke Bawaslu disebabkan adanya video pada Juli 2023 yang menunjukkan Bahri mendukung salah satu calon anggota DPD maupun Ganjar Pranowo yang saat itu masih menjadi bakal calon presiden.

Baca juga: Yusril Sebut Putusan Bawaslu ke Gibran tidak Sesuai Aturan

Bagja mengatakan hasil kajian Bawaslu itu diteruskan ke Komisi ASN (KASN) yang ditembuskan ke Menteri Dalam Negeri. Adapun satu pj lainnya, yakni Pj Bupati Konawe Harmin Ramba dinyatakan tidak terbukti melanggar.

"Sedangkan (pj) Konawe yang dilaporkan oleh pelapor hasil kajian Bawaslu Konawe tidak terbukti melanggar netralitas ASN," tandas Bagja.

Baca juga: Bawaslu Bersyukur Pelanggaran Netralitas ASN Terang-terangan, Lebih Mudah Menindak

Menurut Bagja, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menyosialisasikan masalah netralitas ASN saat pemilu. Salah satu sasaran sosialisasi adalah penjabat kepala daerah yang berstatus ASN.

Ketua KASN Agus Pramusinto mencatat ada potensi 8-10 ribu kasus pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2024. Ia mengakui telah menerima laporan indikasi pelanggaran netralitas ASN di sejumlah daerah selama gelaran Pemilu 2024. Agus memastikan, pihaknya bakal mengkaji serta menghimpun bukti terkait indikasi pelanggaran tersebut.

(Z-9)