Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PERTANYAAN jebakan dari calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Jumat (22/12) lalu disoalkan pada rapat evaluasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersama tiga tim kampanye pasangan calon presiden (capres) dan cawapres, Rabu (27/12).
Tim Hukum Nasional Amin Zaid Mushafi yang hadir dalam rapat evaluasi itu meminta pertanyaan singkatan seperti yang dilontarkan Gibran ke cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar soal SGIE diminta tidak terjadi lagi dalam debat berikutnya.
Menurut Zaid, kalaupun ada kandidat yang menyampaikan pertanyaan singkatan ke kandidat lain, moderator debat harus mengklarifikasi singkatan itu terlebih dahulu. Berkaca pada gelaran debat cawapres lalu, Alfito Deannova dan Liviana Cherlisa justru menganggap pertanyaan Gus Muhaimin ketika mengklarifikasi kepanjangan SGIE ke Gibran sebagai waktu yang terbuang.
Baca juga : Debat Cawapres, KPU Kaji Penambahan Durasi Closing StatementÂ
"Moderator itu adalah orang yang berperan mengarahkan isi debat, jadi tidak semata-mata bekerja sebagai time keeper. Mereka harus bisa memberikan atau mengarahkan materi ke substansi," kata Zaid saat ditemui usai rapat di Kantor KPU RI, Jakarta.
Menurutnya, debat capres atau cawapres bukan sekadar ajang jago-jagoan menjawab istilah teknis. Lebih dari itu, debat adalah sarana bagi pemilih untuk memilih calon pemimpin yang mengerti masalah bangsa secara substantif. Dalam hal ini, publik juga perlu mengerti pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kandidat ke kandidat lainnya.
Anggota KPU RI August Mellaz menganggap pertanyaan singkatan yang diajukan kandidat ke kandidat lain sebagai sebuah preseden baru. Oleh karena itu, berkaca dari kejadian tersebut, KPU bakal meminta liaison officer (LO) atau naradamping tiap kandidat untuk memastikan tidak ada pertanyaan singkatan yang dilontarkan saat debat.
Baca juga : Timnas AMIN Minta KPU Larang Pertanyaan Jebakan dalam Debat
Apalagi, KPU telah memastikan seluruh pertanyaan dari tim panelis disusun dan dibacakan secara jelas oleh moderator saat ditanyakan ke kandidat. Kalaupun ada singkatan, KPU memastikan pertanyaan yang disusun panelis mendapat kepanjangannya.
Mellaz juga menyampaikan, jika pertanyaan singkatan keluar lagi pada debat berikutnya, moderator akan mengklarifikasi ke kandidat penanya tanpa mengurangi waktu menjawab kandidat yang ditanya.
"Nanti moderator juga akan bisa sampai arahnya, ambil peran ke sana tanpa mengurangi alokasi waktu yang dimiliki oleh calon presiden atau calon wakil presiden pada saat pelaksanaan debat berlangsung," tandas Mellaz.
Baca juga : Debat Cawapres, Pengamat: Banyak yang Tak Dipahami Gibran
Sebelumnya, pertanyaan seputar SGIE dilontarkan Gibran saat diberi kesempatan bertanya ke Gus Muhaimin. Gibran memulai pertanyaan dengan penegasan bahwa Gus Muhaimin adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Oleh karenanya, Gibran yakin Gus Muhaimin memahami masalah tersebut.
"Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE?" tanya Gibran.
Gus Muhaimin yang memiliki waktu dua menit untuk menjawab lantas kebingungan. Ia menggunakan kesempatan pertama menjawab itu untuk bertanya kepada Gibran kepanjangan dari SGIE. Gus Muhaimin mengaku bahwa dirinya tidak pernah mendengar istilah tersebut.
Menanggapi pertanyaan Gus Muhaimin itu, Gibran kemudian menjelaskan bahwa Indonesia sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah. Sambil membaca contekan di kertas, ia lantas mengungkap bahwa SGIE adalah singkatan dari State of the Global Islamic Economy.
"Ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih," pungkas Gibran. (Tri/Z-7)
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Trans-Jakarta memikul tanggung jawab besar sebagai tulang punggung transportasi Ibu Kota.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
Pemerintah memastikan langkah evaluasi bersama OJK dan BEI segera dilakukan untuk merespons tekanan IHSG.
Selama ini, dinamika keluar masuk atlet Pelatnas di akhir tahun berfungsi sebagai instrumen evaluasi.
Prabowo menunjukkan optimisme terhadap keberlanjutan program prioritas pada periode 2026-2027.
Kemenimipas melakukan evaluasi atas sejumlah kendala yang masih dihadapi sepanjang 2025, baik dalam aspek pelayanan, koordinasi, maupun adaptasi kelembagaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved