Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERTANYAAN jebakan dari calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Jumat (22/12) lalu disoalkan pada rapat evaluasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersama tiga tim kampanye pasangan calon presiden (capres) dan cawapres, Rabu (27/12).
Tim Hukum Nasional Amin Zaid Mushafi yang hadir dalam rapat evaluasi itu meminta pertanyaan singkatan seperti yang dilontarkan Gibran ke cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar soal SGIE diminta tidak terjadi lagi dalam debat berikutnya.
Menurut Zaid, kalaupun ada kandidat yang menyampaikan pertanyaan singkatan ke kandidat lain, moderator debat harus mengklarifikasi singkatan itu terlebih dahulu. Berkaca pada gelaran debat cawapres lalu, Alfito Deannova dan Liviana Cherlisa justru menganggap pertanyaan Gus Muhaimin ketika mengklarifikasi kepanjangan SGIE ke Gibran sebagai waktu yang terbuang.
Baca juga : Debat Cawapres, KPU Kaji Penambahan Durasi Closing Statement
"Moderator itu adalah orang yang berperan mengarahkan isi debat, jadi tidak semata-mata bekerja sebagai time keeper. Mereka harus bisa memberikan atau mengarahkan materi ke substansi," kata Zaid saat ditemui usai rapat di Kantor KPU RI, Jakarta.
Menurutnya, debat capres atau cawapres bukan sekadar ajang jago-jagoan menjawab istilah teknis. Lebih dari itu, debat adalah sarana bagi pemilih untuk memilih calon pemimpin yang mengerti masalah bangsa secara substantif. Dalam hal ini, publik juga perlu mengerti pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kandidat ke kandidat lainnya.
Anggota KPU RI August Mellaz menganggap pertanyaan singkatan yang diajukan kandidat ke kandidat lain sebagai sebuah preseden baru. Oleh karena itu, berkaca dari kejadian tersebut, KPU bakal meminta liaison officer (LO) atau naradamping tiap kandidat untuk memastikan tidak ada pertanyaan singkatan yang dilontarkan saat debat.
Baca juga : Timnas AMIN Minta KPU Larang Pertanyaan Jebakan dalam Debat
Apalagi, KPU telah memastikan seluruh pertanyaan dari tim panelis disusun dan dibacakan secara jelas oleh moderator saat ditanyakan ke kandidat. Kalaupun ada singkatan, KPU memastikan pertanyaan yang disusun panelis mendapat kepanjangannya.
Mellaz juga menyampaikan, jika pertanyaan singkatan keluar lagi pada debat berikutnya, moderator akan mengklarifikasi ke kandidat penanya tanpa mengurangi waktu menjawab kandidat yang ditanya.
"Nanti moderator juga akan bisa sampai arahnya, ambil peran ke sana tanpa mengurangi alokasi waktu yang dimiliki oleh calon presiden atau calon wakil presiden pada saat pelaksanaan debat berlangsung," tandas Mellaz.
Baca juga : Debat Cawapres, Pengamat: Banyak yang Tak Dipahami Gibran
Sebelumnya, pertanyaan seputar SGIE dilontarkan Gibran saat diberi kesempatan bertanya ke Gus Muhaimin. Gibran memulai pertanyaan dengan penegasan bahwa Gus Muhaimin adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Oleh karenanya, Gibran yakin Gus Muhaimin memahami masalah tersebut.
"Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE?" tanya Gibran.
Gus Muhaimin yang memiliki waktu dua menit untuk menjawab lantas kebingungan. Ia menggunakan kesempatan pertama menjawab itu untuk bertanya kepada Gibran kepanjangan dari SGIE. Gus Muhaimin mengaku bahwa dirinya tidak pernah mendengar istilah tersebut.
Menanggapi pertanyaan Gus Muhaimin itu, Gibran kemudian menjelaskan bahwa Indonesia sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah. Sambil membaca contekan di kertas, ia lantas mengungkap bahwa SGIE adalah singkatan dari State of the Global Islamic Economy.
"Ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih," pungkas Gibran. (Tri/Z-7)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Anggota Pansus Angket Haji Wisnu Wijaya mengungkapkan tiga masalah utama yang menjadi sorotan DPR, terkait evaluasi penyelenggaraan haji 1445H/2024M.
Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin memberikan pesan khusus kepada lima jaksa yang mendaftar seleksi calon pimpinan (Capim) KPK periode 2024-2029.
Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad, menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pemberantasan korupsi.
MENTERI Agama Yaqut Cholil Qoumas belum bisa menyampaikan terkait evaluasi Haji 2024. Alasannya, operasional haji masih berlangsung sampai 23 Juli 2024.
Pengiriman daging dam ke Indonesia merupakan bentuk feedback penyelenggaraan haji pada masyarakat Indonesia, khususnya untuk mendukung program penurunan stunting.
Evaluasi kinerja dan pergantian rotasi jabatan merupakan hal biasa di lingkungan BRIN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved