Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KETUA Tim Nasional Pemenengan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Muhammad Syaugi Alaydrus meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengevaluasi jalannya debat calon wakil presiden (cawapres). Terutama pertanyaan jebakan yang dilontarkan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka kepada Muhaimin Iskandar.
"Kami tadi sudah sampaikan ke Ketua KPU (Hasyim Asy'ari). Hal-hal seperti ini harusnya dihindari," ujar Syaugi, Sabtu (23/12).
Syaugi berharap pertanyaan jebakan tak lagi terjadi pada debat selanjutnya. Sehingga kualitas calon presiden (capres) dan cawapres dapat terlihat seutuhnya. "Debat ini betul-betul menujukan kelas calon presiden dan wakil presiden," jelasnya.
Baca juga: Waketum PKB: Pertanyaan-pertanyaan Gibran saat Debat Dangkal
capres Anies Baswedan menilai pertanyaan yang disampaikan Gibran hanya bersifat teknis. Pertanyaan dengan mudah dapat dicari di internet. "Ketika pertanyaan (dilontarkan) dalam soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebenarnya," kata Anies.
Anies melanjutkan, kapasitas kepemimpinan yang dibutuhkan di tingkat nasional adalah hal-hal yang substantif. Dan pertanyaan-pertanyaan Gibran cenderung di bawah atau pada level teknis.
Baca juga: 2 Kemungkinan soal Gibran Baca Teks saat Jelaskan SGIE ke Gus Imin
"Sebagai pertanyaan sah, tapi publik bisa menilai. Kualitas pertanyaannya adalah kualitas aspek technicality, bukan aspek substansi," kata Anies.
Di arena Debat Cawapres 2024, Gibran Rakabuming Raka memberi satu pertanyaan kepada Cawapres no urut 1, Muhaimin Iskandar. Ia menanyakan bagaiamana cara Cak Imin menaikan peringkat Indonesia di State of the Global Islamic Economy (SGIE).
“Gus Muhaimin ini adalah ketua umum PKB, saya yakin gus Muhaimin paham masalah ini. Bagaimana langkah gus muhaimin untuk menaikan peringkat di SGIE?” tanya Gibran dalam acara debat cawapres 2024 di JCC, Jakarta Pusat, pada Jumat, 22 Desember 2023.
Cak Imin lantas ingin memastikan apa maksud dari istilah SGIE yang dilafalkan secara tak tepat oleh Gibran. Maka saat gilirannya untuk menjawab, ia lebih memilih untuk memastikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan SGIE. "Apa itu SGIE? Saya tidak pernah mendengar istilah SGIE," jawab Cak Imin.
SGIE adalah State of the Global Islamic Economy. Misalnya, sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion halal kita. Nah itu yang saya maksud, Gus," jelas Gibran. (Z-3)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
TIM Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN) berkumpul untuk menutup rangkaian Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Tim hukum Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud mengajukan protes terhadap kehadiran beberapa ahli yang dihadirkan tim hukum Prabowo-Gibran dalam sidang PHPU.
MK bakal meminta keterangan empat menteri dalam sidang PHPU Pilpres 2024. Hal itu akan dilakukan pada Jumat (5/4).
Hamdan Zoelva, menilai pemanggilan empat menteri sebagai keseriusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani PHPU untuk Pilpres 2024.
ANGGOTA tim hukum timnas Amin, Anang Zubaidy, menyebut kehadiran empat menteri untuk dipanggil ke sidang sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK) sangat diperlukan.
Tim hukum Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) optimistis dengan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menangani sidang sengketa Pilpres 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved